Daftar Donatur Palestina
Jakarta, Hajinews.id – PDI Perjuangan (PDIP) mencabut dukungan terhadap Bupati Alor Amon Djobo dan Wakil Bupati Imran Duru, setelah Amon Djobo memarahi anak buah Mensos Tri Rismaharini, yang merupakan elite PDIP. Pencabutan dukungan tertuang dalam surat DPP PDIP bernomor 2922/IN/DPP/VI/2021 yang ditandatangani oleh Ketua Kehormatan Partai Komarudin Watubun dan Sekjen Hasto Kristiyanto.
“DPP PDIP mencabut rekomendasi dan dukungan kepada Bupati dan Wakil Bupati Alor, pasangan Drs. Amon Djobo dan Imran Duru S.Pd, mempertimbangkan bahwa Bupati bukan kader PDIP sehingga tidak dapat dilakukan pemecatan,” demikian bunyi salah satu poin dalam surat tersebut.
Amon Djobo sebelumnya kembali menjadi perhatian publik usai video dirinya memarahi pegawai Kemensos dan menyinggung Mensos Tri Rismaharini viral di media sosial. Jauh sebelum itu, Amon juga pernah dilaporkan ke polisi karena menghina dan mengancam pejabat Kasilog Korem 161/Wira Sakti, Kolonel Cpl Imanuel Yoram Dionisius Adoe.
Aksi Amon memarahi 2 pegawai Kemensos dan menyinggung bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Mensos Tri Rismaharini itu terekam dalam video berdurasi 3 menit 9 detik. Amon menyoroti pembagian bantuan PKH yang disalurkan melalui DPRD setempat, bukan melalui Pemda.
“Jangan pakai politik yang seperti itu, dia (Risma) tidak tahu proses bantuan pola penanganan, teknis penanganan bantuan ini sampai di bawah. Mulutnya lebih cepat dari pikiran, pejabat apa model begitu, menteri model apa model begitu,” kata Amon dalam video tersebut.
“Memangnya PKH itu DPR yang urus? Besok kamu pulang sudah, besok saya bikin surat ke Presiden, dia (Risma) pikir dia hebat,” imbuhnya dengan nada yang kencang.
Risma menjelaskan tentang bantuan yang dipersoalkan oleh Bupati Alor. Dia mengatakan bantuan itu bukan PKH. Risma lalu mencari cara untuk segera mengirimkan bantuan bencana ke Alor. Sejumlah pihak tak dapat dihubungi karena jaringan seluler terputus akibat bencana. Akhirnya, kata Risma, dia bisa menghubungi Ketua DPRD Alor, Enny Anggrek.
“Saya tidak punya niat apa pun terus begitu barang tidak bisa masuk beliau (Ketua DPRD) menawarkan bu itu ada paket dari Dolog yang ibu bisa ganti, karena kita tidak bisa merapat, bantuan karena cuacanya buruk sehingga syahbandar tidak bisa melaut, kapal-kapal semua berhenti,” katanya.
“Kemudian, ‘Oke, Bu, tidak apa apa dari Dolog nanti kami bantu’ kemudian disebarkanlah karena kami tidak bisa karena banyak sekali (yang membutuhkan) saat itu kami tidak bisa kontak siapapun di situ. Akhirnya ya sudahlah dibagi tapi tidak ada (kepentingan apapun) sekali lagi itu bukan PKH. Kami mulai bulan Januari tidak ada bantuan sosial dalam bentuk barang, tidak ada. Itu adalah bantuan bencana,” lanjut Risma.
