Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, Hajinews – Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Riza A Pujarama menilai bahwa rencana pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas sembako dapat menimbulkan dampak buruk. Salah satunya adalah meningkatkan angka kemiskinan di Tanah Air.
Sekadar informasi, aturan mengenai PPN sembako ini diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Saat ini RUU tersebut masih dibahas DPR dan pemerintah.
“Hal ini berpotensi memberikan dampak pada kenaikan barang-barang. Kedua adalah batas garis kemiskinan dapat terkerek naik jika tidak dilakukan dengan hati-hati,” ucapnya dalam diskusi virtual, Selasa, 14 September.
Pengenaan PPN sembako ini rencana awalnya hanya menyasar jenis makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat kalangan menengah atas. Namun, kata Riza, jika ditelisik tetap akan turut mempengaruhi kehidupan masyarakat bawah.
Riza menilai bahwa penentuan jenis barang yang dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan ke atas tersebut masih kabur. Karena itu, tidak menutup kemungkinan sembako yang tidak masuk kategori juga turut terkerek harganya.
“Namun pasti memberikan kenaikan pada berbagai jenis barang-barang yang ditentukan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Riza mengatakan peningkatan PPN pada barang kebutuhan pokok perlu dipertimbangkan karena mempengaruhi inflasi, volatile food, dan batas garis kemiskinan.
“Mekanismenya terutama yang harus diperhatikan, perlu dilakukan dengan hati-hati dan pemilihan barangnya juga” jelasnya.
Di samping itu, Riza mengatakan langkah antisipasi bagi masyarakat bawah seperti pemberian subsidi atas kenaikan PPN juga rawan akan terjadi masalah penyaluran yang tidak tepat sasaran. Kata dia, penyebabnya adalah selama ini akurasi data dalam berbagai penyaluran subsidi juga masih bermasalah.
“Kalau saya lihat perlu hati-hati dan kematangan. Kita tidak ingin nanti kenaikan PPN bukan justru memberikan benefit seperti yang diharapkan, tapi justru memberikan dampak buruk pada ekonomi,” ucapnya.(dbs)
