Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Kebijakan pemerintah diprotes banyak kalangan, terutama terkait pemindahan ibukota baru dan kereta cepat Jakarta-Bandung yang dinilai menghabiskan uang negara dalam jumlah besar. Tudingan itu muncul sebab pendanaannya saat ini dibolehkan menggunakan APBN.
Ahli ekonomi Rizal Ramli menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tengah dibiarkan didukung, disponsori oleh oligarki lewat kebijakan-kebijakan ngawurnya. Padahal kata Rizal Ramli, kebijakan pemerintahan saat ini tidak memiliki dampak atau manfaat untuk rakyat kecil terutama dalam dua kebijakan dua megaproyek tersebut.
“Kebijakannya itu bikin kaya oligarki, aseng sama aseng yang besar-besar. Misalnya, menghapuskan royalti pajak, kasih tax holiday 20 tahun, kasih kemudahan ini itu tapi untuk rakyat dia pajakin terus,” tegas Rizal Ramli dalam acara diskusi virtual yang diselenggarakan Partai Gelora, bertemakan APBN di antara Himpitan Pajak dan Utang Negara, Rabu (20/10).
Dalam pengamatan Rizal Ramil, saat ini rakyat dibebankan dengan tarif listrik yang meningkat setiap saat, tabung gas dihilangkan, dan ke depan sembako, pendidikan akan dikenakan pajak sebanyak 11 persen bahkan akan meningkat sebesar 12 persen.
“Jadi, pemerintah ini ngabdi sama oligarki, yang besar-besar, rakyat dia tindas seperlunya saja. Bansos aja ada ditilep pula, sama yang kuasa. Jadi, dengan pengelolaan keuangan seperti ini ya, makin lama bukan mangkin baik tapi justru makin tidak bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.
Menurutnya, hal tersebut dalam pandangan tak kasat mata biasa saja, soal pengelolaan keuangan negara. Namun, kasat matanya Bank Indonesia ditekan untuk membeli surat utang negara.
“Memang kelihatannya biasa-biasa saja karena Bank Indonesia dipaksa untuk beli surat utang negara. Utang itu dimonetisasikan, dash monitetaion. Tapi satu titik itu pasti akan punya dampak enggak mungkin enggak ada dampaknya,” tutupnya.(dbs)
