Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Staf khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo menyebutkan aset pemerintah telah mencapai Rp11.000 Triliun dan sudah dua kali lipat dari utang negara.
Yustinus meminta rakyat untuk tidak panik dan hanya melihat besaran utang pemerintah, melainkan juga harus melihat produktivitasnya. Yustinus menegaskan bahwa utang yang ditarik pemerintah telah membuat perkembangan ekonomi yang siginifikan.
Aset pemerintah ditegaskan oleh Yustinus telah mencapai nilai Rp11.000 Triliun. Hal tersebut menurutnya sebuah keberhasilan dari pengelolaan utang untuk membangun sistem perekonomian masa depan.
“Itu dua kali nilai utang pemerintah, tapi seolah aset tidak bertambah. (banyak kritik seolah) hanya utang yang bertambah dan tidak dilihat produktivitasnya,” kata Yustinus di Denpasar, Bali pada Rabu, 3 November.
Perkara Utang dan Aset Pemerintah Bersifat Kontinyu
Yustinus mengatakan perkara utang sifatnya kontinyu antar rezim. Misalnya, saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Surat Berharga Negara dengan tenor 10 tahun, maka harus diselesaikan pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Begitu pula ketika pemerintahan Presiden Jokowi menerbitkan SBN 10 tahun, maka nanti akan dibayar oleh pemerintahan berikutnya. “Jadi ini kontinyu,” ungkap Yustinus.
Dalam tujuh tahun terakhir, pemerintah berhasil menurunkan dan menjaga rasio utang hingga di bawah 30 persen. Namun, rasio utang tersebut secara proporsi bertambah 8 persen lantaran adanya pandemi COVID-19.
“Tapi belanja publik luar biasa,” Ujar Yustinus.
Di sisi lain, Yustinus mempersilakan masyarakat untuk mengkritisi soal utang pemerintah. Namun, ia mengatakan sikap itu harus diikuti oleh kepatuhan masyarakat membayar pajak.
“Sekarang boleh saja kritisi soal utang, emoh utang tapi jangan ogah bayar pajak. Kalau enggak mau utang, konsekuensinya bayar pajak. Tapi kalau enggak mau dua-duanya, bubar republik ini,” pungkas Yustinus.
Dari data Dokumen APBN Kementerian Keuangan, utang pemerintah per akhir September 2021 telah menembus Rp6.711,52 triliun. Posisi utang tersebut naik apabila dibandingkan posisi utang pemerintah pada penghujung Agustus 2021 yakni Rp6.625,43 triliun.
Jadi untuk mengkritisi pemerintahan, khususnya pada sektor perekonomian. Anda dapat mengambil 2 indikator utama, yakni jumlah utang dan aset pemerintah. Hal tersebut setidaknya akan memberikan garis besar untuk melihat sisi lemah sistem perekonomian suatu negara.(dbs)
