Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Akhir-akhir ini muncul isu bahwa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan terlibat dalam bisnis tes PCR.
Namun Luhut selalu membantah semua isu tersebut.
Selain karirnya di bidang militer, Luhut merekam jejak panjang di masa pemerintahan presiden Joko Widodo terhitung sejak diangkat menjadi Kepala Staf Kepresidenan RI pada tahun 2014.
Sorotan masyarakat semakin mengarah kepadanya melihat deretan bisnis yang bersinggungan dengan amanahnya dalam melayani publik.
Lantas, bisnis apa saja yang dianggap memiliki keterkaitan dengan Luhut?
Bisnis tambang batu bara
Luhut selama ini dikenal sebagai pejabat tinggi negara yang lekat dengan bisnis batu bara.
Sosok Luhut kerap dikaitkan dengan PT Toba Bara Sejahtera Tbk, perusahaan yang belakangan berganti nama menjadi PT TBS Energi Utama Tbk. Di Bursa Efek Indonesia (BEI), perusahaan energi ini memiliki kode emiten TOBA.
Dikutip dari laman resmi perusahaan, Jumat (24/9/2021), Luhut pernah menjadi pemegang saham mayoritas PT Toba Bara Sejahtera Tbk. Kepemilikan Luhut di perusahaan itu dilakukan melalui PT Toba Sejahtera.
PT Toba Sejahtera merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia pada 6 Agustus 2004, dan saat ini bergerak di sektor pertambangan, energi, perkebunan dan properti.
Namun kemudian Luhut menjual sahamnya ke perusahaan asal Singapura Highland Strategic Holding Pte. Ltd. Luhut sendiri mengaku sudah lama tak mengurusi bisnis TOBA setelah dirinya masuk ke pemerintahan.
Purnawirawan jenderal bintang empat itu diketahui memiliki 99,98 persen saham Grup PT Toba SejahteraTbk.
Usai penjualan saham milik Luhut tersebut, masih menurut laman resmi perusahaan, struktur kepemilikan saham TOBA berubah.
Saham mayoritas dimiliki oleh Highland Strategic Holdings Pte. Ltd dengan porsi 61,79 persen.
Pemegang saham terbesar kedua adalah perusahaan investasi Bintang Bara BV sebesar 10 persen. Berikutnya adalah PT Toba Sejahtera sebesar 10 persen.
Pemegang saham lainnya yakni PT Sinergi Sukses Utama sebesar 5,1 persen, dan terakhir PT Bara Makmur Abadi sebesar 6,25 persen.
Keponakan Luhut jadi Direktur TOBA
Keterkaitan Luhut dengan TOBA masih bisa dilihat dari struktur direksi perusahaan. Ada nama Pandu Patria Sjahrir yang menjabat sebagai Wakil Direktur Utama.
Pandu Patria Sjahrir tak lain adalah keponakan Luhut. TOBA sendiri selama ini dikenal sebagai produsen batu bara terkemuka di Indonesia. Wilayah konsesinya banyak tersebar di Pulau Kalimantan.
Toba menggarap beberapa konsesi tambang batu bara melalui beberapa anak usahanya seperti PT Indomining, PT Adimitra Baratama Nusantara, dan PT Trisensa Mineral Utama.
Selain bisnis batu bara, perusahaan ini juga menggarap berbagai sektor lainnya seperti PT Perkebunan Kaltim Utama I yang bergerak di perkebunan kelapa sawit.
TOBA juga berekspansi ke bisnis pembangkit listrik lewat PT Gorontalo Listrik Perdana dan PT Minahasa Cahaya Lestari. Bahkan, TOBA juga memiliki saham cukup besar di PT Paiton Energy, yang merupakan produsen setrum untuk PT PLN (Persero) atau Independent Power Producer (IPP) terbesar yang beroperasi di Indonesia.
Berlokasi di Paiton, pesisir Probolinggo, Jawa Timur, pembangkit listrik milik Paiton Energy memasok kira-kira 6 persen dari total kapasitas terpasang di Pulau Jawa.
Bisnis tambang emas di Intan Jaya Papua
Berawal dari tayangan Youtube saluran milik aktivis NGO Haris Azhar yang dipublis pada 20 Agustus 2021. Berjudul Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!!! Jenderal BIN Juga Ada!!!NgeHAMtam.
Perbincangan itu membahas hasil riset berbagai lembaga, antara lain YLBHI KontraS, WALHI, Jatam dan lain-lain terkait bisnis para pejabat atau petinggi atau purnawirawan TNI AD di balik rencana eksploitasi tambang emas daerah Blok Wabu di Kabupaten Intan Jaya.
Kedua aktivis Haris Azhar dan Fatia menyebut Luhut “bermain” dalam bisnis tambang emas di Intan Jaya Papua.
Dampak dari tuduhan tersebut, Luhut memberikan somasi atau peringatan kepada dua aktivis untuk meminta maaf.
Karena tak digubris, Luhut melaporkan keduanya ke Polda Metro Jaya pada 22 September 2021, dengan kasus pencemaran nama baik. Luhut juga menggugat Haris Azhar dan Fatia senilai Rp 100 miliar.
Bisnis tes PCR Covid-19
Kasus terbaru adalah dugaan keterlibatannya dalam bisnis tes PCR yang dijalankan oleh PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
Berawal dari postingan mantan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Agustinus Edy Kristianto di Facebook yang membeberkan sejumlah menteri pembantu Presiden Joko Widodo terlibat bisnis tes pengadaan Covid-19.
Tak Luhut saja yang disebut dalam lingkaran meraup keuntungan dari bisnis tersebut. Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun dituding juga menikmati hasilnya.
Edy mengklaim, dirinya memegang salinan akta GSI, yang di dalamnya tertulis nama yayasan serta perusahaan yang menjadi pemegang saham GSI.
Komposisi pemegang saham tersebut antara lain Yayasan Indika Untuk Indonesia (932 lembar, Yayasan Adaro Bangun Negeri (485 lembar), Yayasan Northstar Bhakti Persada (242 lembar). Berikutnya PT Anarya Kreasi Nusantara (242 lembar, PT Modal Ventura YCAB (242 lembar), PT Perdana Multi Kasih (242 lemba), PT Toba Bumi Energi (242 lembar, PT Toba Sejahtra (242 lembar), dan PT Kartika Bina Medikatama (100 lembar).
Menanggapi berita tersebut, Luhut membantahnya melalui keterangan yang diunggah pada akun Facebook dan Instagram-nya, Kamis (4/11/2021).
“Saya ingin menegaskan beberapa hal lewat tulisan ini. Pertama, saya tidak pernah sedikit pun mengambil keuntungan pribadi dari bisnis yang dijalankan PT Genomik Solidaritas Indonesia. Hingga saat ini tidak ada pembagian keuntungan baik dalam bentuk dividen maupun dalam bentuk lain kepada pemegang sahamnya,” kata Luhut.
Masuk deretan menteri terkaya
Menduduki kursi menteri memang bukan barang baru bagi Luhut.
Sebelum kembali masuk dalam jajaran menteri kabinet pemerintahan Jokowi, Luhut merupakan wajah lama di pemerintahan.
Sebelum masuk dalam Kabinet Kerja, Luhut Pandjaitan pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2000 – 2001 saat Presiden Abdurrahman Wahid menjabat sebagai Presiden RI 1999 – 2001.
Dalam Kabinet Indonesia Maju, Luhut ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Luhut sendiri masuk dalam deretan anggota kabinet Jokowi yang paling kaya. Dikutip dari pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mei 2018, total harta seperti yang dilaporkannya ke LHKPN tercatat sebesar 665.438.752.423.
Jika dirinci, hartanya paling besar ditempatkan pada aset tanah dan bangunan sebesar Rp 175.661.024.063.
Lima belas bidang tanah milik Luhut banyak tersebar di Jakarta, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Toba Samosir.
Tak semua tanahnya tersebut merupakan hasil sendiri, sebagian aset propertinya merupakan warisan.
Untuk aset kendaraan, Luhut melaporkan kendaraan termewahnya yakni Lexus Jeep tahun 2014 senilai Rp 2.300.000.000.
Mobil mewah lainnya berupa kendaraan Lexus LS 460 AT seharga Rp 1.500.000.000. Untuk kendaraan lainnya antara lain Isuzu Panther LM 25, motor Honda, dan Toyota Alphard.
Luhut juga menempatkan hartanya pada aset berharga yang dilaporkannya senilai Rp 94.163.815.050, kas dan setara kas Rp 151.464.770.653, harta bergerak lainnya Rp 1.690.194.000, dan harta lainnya Rp 227.608.998.657.(dbs)
