Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD turut menanggapi kritikan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas yang menyebut satu persen penduduk menguasai setengah lahan Indonesia. Ia mengatakan bahwa ketimpangan kepemilikan lahan itu terjadi karena kebijakan negara pada masa lalu.
“Tapi itu yang legal yang disebut. Artinya negara memberi secara resmi tapi tak adil. Karena itu pak Jokowi jawab, ‘loh itu terjadi dulu’. Tapi memang itu terjadi di masa lalu. Artinya sekarang kita wajib melanjutkan karena sudah diberikan secara sah berdasar hukum, keputusan pemerintah tak bisa dibatalkan sepihak oleh negara,” kata Mahfud dalam pidatonya di rapat kerja nasional Satgas Saber Pungli di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (15/12/2021).
Mahfud mengakui bahwa ada ketimpangan kepemilikan lahan di Indonesia. Bahkan, ia mengakui mempunyai data terkait kepemilikan lahan. Dimana 1 persen penduduk menguasai hingga 70 persen tanah di Indonesa.
“Yang legal saja pakai kongkalikong gitu. Tapi memang itu terjadi di masa lalu. Lalu ada yang protes. Kalau enggak percaya datang ke kantor saya. Saya punya siapa yang punya HPH sekian juta hektare, kapan dikeluarkan, tahun berapa dikeluarkan, saya punya,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah saat ini tengah berupaya menghentikan ketimpangan distribusi lahan.
“Justru kita mulai menghentikan itu. Yang dulu gimana yang terlanjur? Yang saya baca 1 persen penduduk menguasai 70 persen lahan di Indonesia. Yang 90 persen [penduduk] berebut 30 persen lahan. Itu ada enggak? Ada. Dan Itu dibuat oleh proses-proses hukum secara formal sah [di masa lalu],” pungkasnya.(dbs)
