Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Wacana penundaan Pemilu 2024 itu bukan sesuatu yang sederhana dan biasa. Tapi itu sebuah gerakan serius. Sekretaris Umum (Sekum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Abdul Mu’ti mengingatkan hal itu dalam acara Resepsi Milad Ke-58 IMM yang diselenggarakan oleh Forum Keluarga Alumni (Fokal) IMM Jawa Timur.
Acara ini diadakan di Aula Mas Mansur Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim, Jalan Kertomenanggal VI/1 Surabaya, Senin (14/3/2022). Agenda diisi dengan pengukuhan 20 Koordinator Daerah (Korda) Fokal IMM se-Jatim, dan Launching Graha Fokal IMM Jatim. Juga ada acara sarasehan dan seminar kebangsaan.
Prof Mu’ti mengungkapkan, wacana penundaan pemilu bisa dikatakan nyata adanya karena gerakan itu ternyata sampai sekarang ini masih ada. Bahkan masih berlangsung lobi-lobi di lingkungan DPR dan DPD untuk mencoba melakukan amandemen UUD 1945 sehingga pemilu bisa ditunda.
“Konsekuensinya tentu masa jabatan presiden bisa ditambah dan diperpanjang. Juga berbagai konsekuensi politik lainnya,” ungkapnya
IMM Harus Lebih Lantang
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menegaskan, perlunya suara-suara yang lebih lantang untuk menghentikan gerakan penundaan pemilu. Tapi tentu tetap dengan cara-cara yang sesuai dengan identitas IMM. Juga harus sesuai dengan khittah dan kepribadian Muhammadiyah.
“Komitmen ke Indonesia ini tidak boleh lepas dari semangat juang IMM dan Fokal IMM. Karena itu menjadi bagian sejarah Indonesia dan bagian dari komunitas yang ingin membentuk dan turut membentuk Indonesia di masa depan,” jelasnya.
Ia menegaskan, walaupun secara konstitusional itu sangat benar, tapi dalam pelaksanaannya, bisa dilihat potensi deviasi itu memang dianggap sebagai sesuatu yang tidak mudah dan sederhana.
“Kita kalau melihat kondisi bangsa dengan data-data yang ada, kita tidak bisa mengatakan kondisi bangsa ini sedang baik-baik saja. Indonesia now is not on the right track, bahasa anak-anak IMM, atau Indonesia sedang tidak pada jalur yang benar,” tandasnya.(dbs)
