Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Sekretariat Bersama (Sekber) Prabowo dan Jokowi akan mencari alternatif lain agar Jokowi tetap menjadi presiden pada Pilpres 2024.
Sekber menyebut ada cara lain setelah wacana Presiden Jokowi tiga periode tidak bisa diwujudkan, karena melanggar konstitusi.
Cara yang dimaksud adalah Presiden Jokowi maju bersama Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dalam pemilu 2024 mendatang.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Koordinator Sekber Prabowo-Jokowi, G Gisel.
Dia mengatakan, alternatif tersebut bisa membuat Kabinet Indonesia Maju terus dilanjutkan. Hal ini dikarenakan Jokowi dan Prabowo merupakan orang paling berpengaruh di tahun 2024.
“Sehingga sudah sepatutnya kerja-kerja (Kabinet Indonesia Maju) yang sudah dilakukan dilanjutkan, dengan mengusung pasangan Prabowo-Jokowi untuk ramai-ramai kita pilih pada 14 Februari 2024,” kata Gisel dikutip Hops.ID dari Terkini.id jaringan Suara.com.
Gisel menilai, alternatif Prabowo dan Jokowi maju Pemilu 2024 merupakan suatu langkah strategis untuk melestarikan agenda Kabine Indonesia Maju, yang menurutnya telah memberikan yang terbaik bagi negeri ini.
Ia juga menyebut, duet Prabowo dan Jokowi akan menunjukkan konsolidasi politik, serta kekuatan dan stabilitas politik, baik di pemerintahan ataupun parlemen.
“Ini adalah langkah taktis, strategis dan keputusan besar yang diambil oleh Presiden Jokowi untuk mengonsolidasikan kekuatan dan stabilitas politik nasional baik dalam pemerintahan maupun di parlemen,” katanya.
Karena itu, Sekretariat Bersama Jokowi dan Prabowo mendeklarisikan dukungan untuk Presiden Jokowi dan Prabowo agar mencalonkan diri sebagai pasangan capres dan cawapres Pemilu 2024.
Sekber juga akan melakukan pengumpulan dukungan masyarakat, agar misi tersebut dapat terwujud.
Adapun penggalangan dukungan akan dimulai dari tokoh-tokoh agama setempat, ketua adat daerah setempat, himpunan mahasiswa, asosiasi pengusaha, organisasi masyarakat, dan komponen bangsa lainnya.
Rencana, Prabowo dan Jokowi akan dibuat di beberapa lokasi. Hal ini dilakukan Sekber, demi melancarkan misi Jokowi 3 periode, tanpa melanggar konstitusi Republik Indonesia.(dbs)
