Daftar Donatur Palestina
Oleh Hasanuddin (Ketua Umum PBHMI 2003-2005), Redaktur Pelaksana Hajinews.id
Hajinews.id – Adakah tenaga kerja asing yang diperlakukan seistimewa dengan tenaga kerja asal Tiongkok? Mereka datang bergelombang, tanpa harus melalui proses panjang yang dialami bahkan oleh para tenaga kerja Indonesia sendiri, saat mereka hendak melamar pekerjaan. Tidak perlu repot belajar bahasa Indonesia, karena di lokasi penempatan mereka yang digunakan sebagai bahasa sehari-hari adalah bahasa Cina daratan. Pekerja lokal (pribumi) lah yang mesti belajar bahasa Mandarin jika mereka melamar kerja di perusahaan Cina itu. Sebut misalnya yang ada di Konawe Utara, seperti yang diinformasikan oleh Rustam Buton. Mereka juga tidak di punguti pajak pendapatan oleh pemerintah, mereka terima gaji dengan mata uang cina yang dikirimkan langsung ke rekening mereka di bank-bank cina. Pokoknya istimewa betul, serasa mereka di negerinya sendiri. Bahkan lebih nyaman di sini daripada di negeri mereka. Itulah “keadilan sosial bagi pekerja Tiongkok” yang diberikan oleh Pemerintahan Jokowi. Tidak berselang beberapa waktu lamanya, mereka kemudian mengurus KTP Indonesia, yang diduga menyogok Dinas Kependudukan setempat. Banyak sekali berseliweran di medsos kasus-kasus seperti ini. Artinya mereka tidak punya rencana untuk balik ke negerinya. Tiongkok memang menjadikan seluruh bumi ini sebagai target penyebarluasan wilayah kependudukan. Warga negara mereka di kirim ke berbagai belahan dunia, untuk bekerja melalui investasi perusahaan negara maupun swasta Tiongkok, tanpa mesti kehilangan kewarganegaraan. Karena mereka menggunakan Dwi kewarganegaraan. Namun ketaatan mereka hanya kepada tanah leluhurnya. Bukan hanya kalangan warga miskin yang melakukan perjalanan untuk memperoleh Dwi kewarganegaraan. Kalangan menengah bahkan pejabat elit partai komunis Tiongkok juga melakukan hal serupa. Banyak pejabat elit komunis Tiongkok yang membeli apartemen di berbagai negara, lalu menyekolahkan putra-putrinya, menempatkan istri dan familinya di negara tersebut. Ratusan kasus seperti itu telah ditemukan di Amerika, dan juga disejumlah Negara Eropa, di Singapura, bahkan bisa jadi juga di Indonesia.
Sampai kapan hal ini akan dilakukan, tidak ada batas waktunya.
Karena itu wajar jika muncul reaksi dari negara setempat. Di Amerika bahkan telah menjadi perhatian serius, karena telah memunculkan sentimen rasisme terhadap warga Asia. Klaimnya demikian, “se Asia”. Padahal nyatanya itu sentimen anti cina saja. Tidak dialami oleh warga negara lain (dari Asia), seperti Arab, atau India yang ada di Amerika, bahkan tidak dialami oleh warga asal Afrika.
Sutiyoso dan beberapa tokoh memperhatikan secara serius perihal tenaga kerja asal Tiongkok ini. Karena gelombang kedatangannya yang tidak kenal henti, dan jumlahnya bukan ribuan, tapi sudah ratusan ribu bahkan bisa jadi telah mencapai angka jutaan dalam sepuluh tahun terakhir. Tidak ada data pasti yang dikeluarkan pemerintah, berapa orang dari mereka itu yang telah memperoleh KTP Indonesia. Cara mereka memperoleh KTP juga mendapat sorotan, karena pada umumnya mereka memperolehnya dengan menyogok pengawai kecamatan atau kelurahan. Artinya merusak mentalitas pemerintah di daerah-daerah.
Sudah sewajarnya pemerintah diingatkan memberi perhatian serius persoalan ini, sebelum menimbulkan gesekan serius di masyarakat.
