Daftar Donatur Palestina
Jakarta, Hajinews.id – Kebijakan untuk menggunakan aplikasi MyPertamina sebagai syarat pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi jenis pertalite dan solar dianggap DPR RI semakin menyulitkan masyarakat. Bahkan, kebijakan untuk menekan kebocoran itu juga dinilai tak efektif.
Hal itu dikatakan anggota Komisi VII DPR RI, Rofik Hananto, dalam siaran persnya. “Sistem penggunaan aplikasi MyPertamina untuk pembelian Pertalite dan solar menurut saya kurang tepat. Justru ini menambah keribetan rakyat memperoleh haknya. Walau kebijakan ini untuk mengatur distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran, tapi tujuannya belum jelas,” jelas dia.
Rofik kemudian mempertanyakan, siapa yang bisa mendaftar di sistem MyPertamina, apa kriterianya, bagaimana pertamina tahu yang mendaftar ini adalah mereka yang berhak dan apakah ada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi pembandingnya? Kata dia, data yang disajikan DTKS tidak akurat. Sehingga, tanpa ada kriteria yang jelas maka siapapun bisa mendaftar di MyPertamina, termasuk orang kaya yang tidak berhak.
Politisi dari Fraksi PKS ini mengatakan, era teknologi seharusnya Pertamina membuat kebijakan serba simpel, tapi ini malah dibuat ribet. Tragisnya lagi, lanjut dia, hari pertama pendaftaran MyPertamina dibuka pada 1 Juli, laman https: //subsiditepat.mypertamina.id/ tidak dapat diakses. Berbagai kritik dilayangkan oleh netizen di sosial twitter.
Menurut Rofik, banyak yang menyesalkan dengan kondisi hari pertama pembelian BBM dengan aplikasi MyPertamina. Mulai error pada aplikasi, kontroversi penggunaan ponsel sebagai sarana pembayaran di SPBU, pembayaran lewat aplikasi yang hanya tertaut pada LinkAja, hingga aplikasi tersebut yang mendapat review kurang memuaskan di Playstore dan App Store. Bahkan, MyPertamina menjadi salah satu topik paling trending, dengan 10,5 ribu cuitan.
