Daftar Donatur Palestina
Dengan demikian, semua lembaga tertinggi dan tinggi negara secara praktis telah tersubordinasi kepada Presiden, jadi bukan saja eksekutif, tetapi juga legislatif dan yudikatif.
Berangsur-angsur jadi nyatalah doktrin bahwa segala lembaga, bahkan juga UUD 1945 tersubordinasi kepada revolusi, praktisnya kepada PBR.
Juga lembaga-lembaga masyarakat, terutama yang bersifat politik seperti partai-partai dan golongan-golongan profesi atau sarekat pekerja dihimpun dalam satu wadah sesuai dengan istilah Bung Karno sejak dulu, samenbundeling van alle krachten, pengikat satuan semua kekuatan. Wadahnya ialah Front Nasional, yang ide kelahirannya terjadi di DPA.
Ketuanya ialah Presiden sendiri. Wakil Ketua ialah ketua-ketua partai dan ketua-ketua golongan karya seperti Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), Nasution duduk sebagai Wakil Ketua dari ABRI. Sekretaris Jenderal (Sekjen) ialah Menteri Sudibyo, dibantu wakil-wakil dari partai-partai dan ABRI. Dengan itu, maka kehidupan partai yang bebas berakhir, semua menempatkan diri dalam Front Nasional. Pusat segala sesuatu ialah di Istana, yakni Presiden/Pangti/PBR/Mandataris MPRS/Ketua Front Nasional:
Instansi-instansi pusat yang penting dalam penentuan politik ialah:
Pertama : Pemerintah dalam bentuk Presiden dengan Menteri Pertama Juanda serta Wakil-Wakil Menteri Pertama (Leimena, Subandrio).
Kedua : Komando Tertinggi (KOTI) ABRI dan kekuasaan darurat (dalam arti sehari-harinya) ialah Pangti/Pangsar, dibantu oleh Staf KOTI di bawah pimpinan Jenderal Yani. Sampai medio tahun 1963, Jen Nasution ikut dalam badan ini sebagai Wakil Pangsar. Setelah dihapuskan jabatan Wakil Pangsar, Nasution duduk sebagai penasihat saja Bersama menteri-menteri koordinator lain (Staf Peperti, kemudian diintegrasikan dalam KOTI sebagai G.5).
Ketiga : Sentral komite atau CC sesuai sebutan di waktu-waktu itu ialah DPA, khususnya Pimpinan DPA yang terdiri dari Ketua Presiden sendiri, Wakil Ketua Roeslan Abdulgani, dan ketiga ketua partai besar (Ali Sastroamijoyo, Idham Khalid, dan D.N. Aidit).
Keempat : Front Nasional, yang komposisi pimpinannya ialah sama dengan CC tadi, tetapi ditambah dengan Nasution selaku eksponen ABRI.
Kelima : Badan Pusat Intel (BPI), yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Subandrio dengan Kepala Staf Jenderal Sutarto dari Polri.
Adapun kabinet, DPR dan MPRS tidak lagi merupakan lembaga-lembaga pengambil keputusan, tetapi adalah lembaga pengesahan konstitusional dan pimpinannya pun (kecuali kabinet) adalah konform CC tadi tanpa Presiden.
Yang terpenting ialah ketiga lembaga yang pertama, di mana posisi TNI adalah kecil, kecuali di KOTI di mana Jenderal Yani duduk sebagai Kepala Staf.
Restructuring pimpinan nasional untuk menjadi pimpinan revolusi berlangsung selama tahun 1959-1960. Berangsur-angsur Nasution tersisih, semakin tidak ikut dalam penentuan-penentuan politik dan militer, berangsur-angsur posisi pimpinan militer pusat, yang selama ini dipegang Nasution dipercayakan Presiden kepada Jenderal Yani, Kepala Staf KOTI, yang kemudian juga merangkap Panglima AD.
Intuisi politik Jen Nasution ternyata kurang memadai untuk dapat memahami pergeseran-pergeseran itu secara dini. Baru dirasakan oleh Jen Nasution kelak setelah menyerahkan Komando AD kepada Jenderal Yani, sehingga mendadak Nasution merasa sebagai sekadar sebuah pulau di luar ‘jalur’ lalu-lintas politik dan militer.
Sejak saat itu, hanya KSAL Martadinata yang ‘menyinggahi’ pulau itu. Panglima AD, AU, dan AK (Polri) selalu langsung ke KOTI. Seperlunya mereka mengutus seorang deputi ke rapat-rapat koordinasi yang dilakukan di Hankam dan SAB (Staf Angkatan Bersenjata).
Nasution yang telah berjasa berjuang bersama Soekarno mengembalikan UUD45 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dengan halus disingkirkan. MHT.
Jakarta, Juli 2021.
