Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan, hingga kini belum rahasia negara yang bocor.
Pemerintah, katanya, akan serius menangani hal tersebut dan meminta publik tenang.
“Kita akan serius menangani dan sudah mulai menangani masalah ini.”
“Tetapi juga publik atau masyarakat harus tenang, karena sebenarnya sampai detik ini, itu belum ada rahasia negara yang bocor,” kata Mahfud saat konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (14/9/2022).
Mahfud mencontohkan, pada zaman kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sempat muncul kebocoran rahasia negara, di antaranya pembicaraan telepon Presiden dengan Perdana Menteri Australia.
Selain itu, kata dia, ketika itu pembicaraan Presiden yang menegur menterinya karena pergi ke Singapura, juga tersebar.
“Yang (ramai isu kebocoran data) ini enggak ada, ini cuma data-data umum yang sifatnya sebenarnya perihal surat ini itu. Isinya sampai detik ini belum ada yang dibobol,” jelas Mahfud.
Sosok Bjorka Sudah Teridentifikasi
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan, identitas sosok Bjorka sudah teridentifikasi.
Pemilik akun Twitter @Bjorkanism_ atau Bjorka sepekan belakangan menghebohkan publik, karena diduga telah meretas dan membocorkan sejumlah data milik negara serta pejabat negara.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan, hingga kini belum rahasia negara yang bocor.
Mahfud mengatakan pemerintah masih melakukan penyelidikan terkait hal tersebut.
“Kita terus menyelidiki. Karena sampai sekarang ini memang gambaran-gambaran pelakunya sudah teridentifikasi dengan baik oleh BIN dan Polri, tetapi belum bisa diumumkan.”
“Gambaran-gambaran siapa dan di mananya itu kita sudah punya alat untuk melacak itu semua,” kata Mahfud saat konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (14/9/2022).
Mahfud mengatakan, motif dari perbuatan Bjorka beragam.
Motif yang telah teridentifikasi tersebut di antaranya politik, ekonomi, jual beli, dan sebagainya.
“Motif-motif kayak gitu itu sebenarnya tidak ada yang terlalu membahayakan,” ujar Mahfud.
Selain itu, berdasarkan rapat koordinasi dengan Kepala BIN, Kapolri, Kepala BSSN, dan Menkominfo pada Rabu (14/9/2022), Bjorka tidak memiliki keahlian membobol data yang sungguh-sungguh.
Menurut prasangka baik dari pemerintah, Bjorka hanya ingin memberitahu pemerintah harus hati-hati.
“Bahkan kalau dari hasil kesimpulan tadi, apa yang disebut Bjorka ini sebenarnya tidak punya keahlian atau kemampuan membobol yang sungguh-sungguh.”
“Itu hanya ingin memberi tahu kepada kita, menurut persepsi baik kita, ingin memberi tahu bahwa kita harus hati-hati. Kita bisa dibobol dan sebagainya, tapi sampai saat ini tidak,” beber Mahfud.
Pemerintah lantas membentuk Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Data.
Satgas tersebut terdiri dari Polri, BIN, BSSN, dan Kementerian Kominfo.
Mahfud menjelaskan dua alasan dibentuknya satgas tersebut.
“Kita membuat Satgas untuk lebih berhati-hati karena dua hal.”
“Pertama, peristiwa ini mengingatkan kita agar kita memang membangun sistem yang lebih canggih,” terang Mahfud.
Kedua, lanjut dia, dalam sebulan ke depan akan ada proses pengundangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang sudah disahkan di DPR di tingkat satu, sehingga tinggal menunggu proses pengesahan di paripurna.
“Itu memang juga memuat arahan agar ada satu tim yang bekerja untuk keamanan siber.”
“Dan untuk masyarakat Indonesia yang data-data yang sifatnya rahasia, sampai sekarang belum ada, sampai detik ini.”
“Tapi kita akan menjadikan ini sebagai peluang, pengingat kepada kita semua agar kita sama-sama berhati-hati,” papar Mahfud.(dbs)
