Daftar Donatur Palestina
Pemkab Bojonegoro juga membuat gebrakan penyediaan dana abadi pendidikan Rp 3 triliun. Dana ini nanti disisihkan dari APBD dan dikelola secara mandiri. Tujuannya untuk memberikan beasiswa bagi anak-anak Bojonegoro. Tetapi program baru ini belum bisa dijalankan karena masih menunggu perundang-undangannya.
Lalu apa yang harus dilakukan Polri dan Pemkab Bojonegoro? Menurut saya, baik Polri maupun Pemkab Bojonegoro perlu melakukan refocusing. Bedanya, Polri perlu lebh fokus membenahi mental anggotanya, daripada membenahi eksternal. Ibarat menyapu lantai. Sapu kotor tidak bisa dipakai untuk membersihkan lantai. Bisa-bisa lantai akan makin kotor. Ditugasi memberantas perjudian malah jadi pelindung perjudian. Ditugasi memberantas sabu-sabu malah jadi penjual sabu-sabu. Lha njur piye? Ngeri kan?
Membenahi mental internal Polri saat ini bukan persoalan mudah. Sebab, dari kasus-kasus yang sedang viral, problem mental itu tidak hanya di level bawah dan menengah. Tetapi sudah sampai di level atas sana. Ada penyakit materialistis dan hedonistis. Suka pamer kemewahan di depan publik.
Sedangkan refocusing Pemkab Bojonegoro lebih ditujukan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur berupa pengecoran jalan sudah cukup berhasil. Bojonegoro dalane wis nglenyer. Dalam periode kepemimpinan Anna Muawanah-Wawan sudah empat ratusan kilometer jalan dicor. Masalahnya, warga yang terkategori miskin, mungkin belum bisa ikut menikmati jalan yang nglenyer itu. Warga miskin mungkin tidak punya mobilitas tinggi, sehingga dalan nglenyer tidak banyak dirasakan oleh mereka secara langsung.
Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) mungkin perlu digenjot lagi kinerjanya. PMD harus menjadi leading sector percepatan pengentasan kemiskinan. Mereka ini hendaknya punya ide-ide cemerlang bagaimana kemiskinan warga cepat terkurangi secara signifikan. Ojo sampe, duite akeh tapi warga uripe soro (jangan sampai duit APBD besar tetapi warga hidupnya sengsara). Naudzubillahi…!!!
