Daftar Donatur Palestina
Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) PKPU 9/2022, lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat harus memenuhi persyaratan berbadan hukum di Indonesia, bersifat independen, mempunyai sumber dana yang jelas, dan terdaftar di KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota sesuai dengan cakupan wilayah kegiatan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat.
Kiranya perlu dipertimbangkan untuk menerbitkan regulasi terkait dengan pendirian lembaga survei sebab lembaga survei telah menjelma menjadi bisnis yang menggiurkan dan banyak bermunculan setiap menjelang pemilu. Sejumlah lembaga survei terus aktif merilis nama-nama yang kerap kali masuk bursa capres atau terkait dengan partai politik yang lolos ambang batas parlemen.
Kegiatan survei yang dilakukan jauh-jauh hari menjelang pemilu itulah yang patut diduga bisa dibeli. Metodologi bisa saja dimanipulasi sehingga muncul nama-nama baru yang menduduki peringkat teratas elektabilitas capres.
Regulasi yang mengatur lembaga survei jangan sampai membatasi kegiatannya. Cukup mewajibkan lembaga survei berhimpun dalam asosiasi yang mengawasi pelaksanaan kode etik.
Putusan MK Nomor 9/PUU-VII/2009 jelas menyebutkan kegiatan survei atau perhitungan cepat tentang hasil pemilu merupakan kegiatan berbasis ilmiah yang juga harus dilindungi dengan jiwa dan prinsip kebebasan akademik-ilmiah dan kebebasan mimbar akademik-ilmiah.
Benarlah kata Arterton F Christopher bahwa jajak pendapat atau survei ialah ilmu dan sekaligus seni. Penyusunan sampel dan angket, penyediaan perlengkapan survei, serta analisis hasilnya merupakan ilmu penelitian pendapat publik berdasarkan metode dan teknik yang sudah mantap dan absah, sedangkan seninya terletak dalam penyusunan pertanyaan dan pilihan kata yang dipakai dalam pertanyaan.
Survei bukanlah seni untuk memanipulasi hasilnya sehingga bisa dibeli.
