Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id – Pengemudi ojek online (ojol) unjuk rasa di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Gambiri, Jakarta Pusat, Rabu (25 Januari 2023).
Pengemudi ojol mengimbau anggota DPRD DKI tidak meluncurkan sistem electronic road pricing (ERP) di ibu kota.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kemudian menemui massa dan menyatakan akan menentang pemberlakuan ERP di ibu kota.
Turut hadir bersama F-PKS, Wakil Sekretaris Kelompok PDI-P Wa Ode Herlina. Di bawah tekanan pengunjuk rasa, Wa Ode mengatakan Fraksi PDI-P juga menolak menerapkan ERP.
Unjuk rasa
Pantauan Kompas.com sekitar pukul 11.47 WIB pada Rabu kemarin, terdapat seratusan pengemudi ojol yang berunjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta untuk menolak penerapan ERP.
“Wacana ini sudah ada di tahun 2006. Semua orang tahu. Sementara, ini gubernurnya sudah pensiun. Baru Pj (Gubernur DKI), siapa yang tanda tangan?” ujar salah satu orator dari mobil komando.
“Kami minta ini (sistem ERP) dibatalkan,” sambung dia.
Berdasarkan pantauan, para pengunjuk rasa turut membawa atribut berupa bendera dengan logo masing-masing komunitas ojol.
Terpampang pula sejumlah poster berisi penolakan sistem ERP.
Ancam tak pilih anggota yang dukung ERP
Pengemudi ojol pun mengancam tak akan memilih kembali anggota DPRD DKI Jakarta yang mendukung penerapan jalan berbayar elektronik pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.
“Jangan pilih lagi anggota DPRD yang dukung ERP,” ujar salah satu orator di mobil komando.
“Kita ini konstituen mereka, kita ini suara mereka,” sambung orator.
Ancaman serupa turut disampaikan melalui salah satu poster yang dibawa para pengunjuk rasa.
“Wahai legislator Jakarta yang terhormat jangan pernah terbesit di pikiranmu berlakukan ERP jika masih berharap suara kami di (pemilihan umum) 2024,” demikian tulisan di poster tersebut.
Pengunjuk rasa tolak audiensi dengan DPRD DKI
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail kemudian berinisiatif menemui para pengunjuk rasa.
Ismail turun ke jalan untuk mengajak para pengunjuk rasa mengikuti rapat pembahasan ERP yang dijadwalkan digelar Komisi B bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
Namun, ajakan Ismail ditolak oleh para pengunjuk rasa.
“Tadi saya mau mempertemukan mereka dengan Pemprov (Pemerintah Provinsi) DKI, tapi tadi ditolak,” ungkap Ismail.
Meski begitu, politisi PKS itu menyebutkan bahwa aspirasi dari para pengunjuk rasa tetap akan dibahas dalam rapat Komisi B.
“Aspirasinya tetap kami tampung, nanti keputusannya di rapat,” ujar Ismail.
Fraksi PKS tolak ERP
Usai ajakannya untuk audiensi ditolak, Ismail kembali menemui pengunjuk rasa.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta itu didampingi Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta yang juga Wakil Sekretaris Fraksi PDI-P Wa Ode Herlina.
Pantauan Kompas.com, awalnya Ismail hendak memberikan pernyataan sikap terkait penerapan ERP dari dalam Gedung DPRD DKI Jakarta.
Pengunjuk rasa lalu meminta Ismail memberi pernyataan sikap dari atas mobil komando.
Didampingi Wa Ode, Ismail naik ke atas mobil komando. Ismail lantas menyebutkan, Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta menolak penerapan ERP di Ibu Kota.
“Menyambung pernyataan sikap Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta yang telah disampaikan beberapa hari lalu bahwa Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta dengan tegas menolak (ERP),” sebut Ismail disambut dukungan dari massa aksi.
