Daftar Donatur Palestina
Lebih dapat dipercaya adalah pernyataan mantan Wapres Jokowi periode pertama Jusuf Kalla yang mengingatkan agar tak ikut cawe-cawe dalam urusan calon presiden atau Capres 2024. Jokowi seharusnya mencontoh kepemimpinan Megawati dan SBY yang tidak terlalu terlibat dalam urusan pemilihan presiden di akhir pemerintahan.
“Karena ini di Istana membicarakan tentang urusan pembangunan atau apa itu wajar saja. Tapi kalau bicara pembangunan saja mestinya Nasdem diundang. Berarti ada pembicaraan politik,” ujarnya dalam konferensi pers, Sabtu (6/5) malam, seperti dilaporkan CNN Indonesia. Sebagai catatan JK adalah sosok paling berjasa yang menjadikan Anies sebagai gubernur dan tampaknya diulangi lagi pada pilpres kali ini.
Serangan ketiga menjegal Anies adalah upaya lobi yang dilakukan Airlangga dan Muhaimin Iskandar yang tiba-tiba saja berkunjung ke menemui SBY setelah pertemuan di istana. Pertemuan ini tentu lebih dapat ditafsirkan sebagai ajakan agar Demokrat bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang digagas Gerindra dan PKB. Apalagi Golkar dikabarkan ikut merapat ke KKIR setelah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas bersama Partai Amanat Nasional bubar pasca PPP merapat ke PDIP dan tampaknya akan disusul PAN.
Dari semua serangan itu apakah akan berhasil? Tampaknya sulit untuk menebak hasilnya, hanya saja Anies bukan tanpa cela. Salah satu senjata ampuh yang bisa membuyarkan ambisinya menjadi presiden adalah dugaan keterlibatannya pada perhelatan balapan Formula E yang telah diselidiki KPK sejak Juni 2022. Adapun Anies dipanggil KPK untuk dimintai keterangan terkait Formula E pada Rabu (7/9/2022). Anies pernah diperiksa penyidik KPK selama 11 jam September tahun lalu. Bola panas masih bergulir untuk Anies. Bila dia ditersangkakan, usai sudah nasib pencapresannya.
Mengapa demikian besar upaya Jokowi menjegal Anies menjadi presiden adalah analisis yang menarik. Pertama tentu saja Jokowi ingin agar program-program masif infrastruktur dan hilirisasi dapat dipastikan untuk dilanjutkan. Ketidakcocokan Jokowi dan Anies tentu saja bukan personal, tapi lebih pada fakta keinginannya agar capres yang menang meneruskan pekerjaan rumahnya yang belum selesai. Sebab dari 210 proyek strategis nasional (PSN) yang digagas Jokowi pada 2016 sebanyak 58 diantaranya belum selesai. Begitu pula nasib UU Cipta Kerja yang kontroversial agar bisa dilanjutkan pemerintah selanjutnya. Jokowi tampaknya menilai Anies tidak akan bisa dipegang, ini terbukti dari kebijakan-kebijakannya saat menjadi Gubernur DKI yang mengubah banyak kebijakannya dan Ahok.
Kedua, Jokowi ingin agar karir politik anaknya Gibran Rakabuming Raka dan menantunya Bobby Nasution tidak layu sebelum berkembang. Anies tentu saja tidak bisa menjamin hal itu terlaksana dibandingkan bila Ganjar atau Prabowo yang menjadi Presiden. Di media sosial kedekatan antara anak-anak Jokowi dengan kedua capres itu begitu mencolok. Skemanya mungkin adalah, bila Ganjar menang, maka besar kemungkinan Gibran akan naik menggantikan Ganjar sebagai gubernur Jawa tengah.
Ketiga Jokowi mungkin menilai bila Anies tidak punya kapasitas yang cukup, tidak bisa kerja dari hasil pengamatannya saat diberi mandat sebagai menteri pendidikan.
Apakah upaya-upaya Jokowi menjegal Anies sebagai niat jahat atau buruk? Tidak, dan bahkan dalam tatanan politik hal ini sangat wajar sebab petahana memang sudah selayaknya memastikan program-program kerjanya di lanjutkan. Terlepas dari itu, Jokowi sendiri adalah petugas partai yang tentu saja memiliki kewajiban untuk memenangkan kader sesama partai.
Bahkan di negara yang lebih demokratis seperti Amerika saja, Barack Obama yang masih menjabat kala itu juga mengendorse Joe Biden saat Pilpres melawan Donald Trump dengan mengatakannya Trump adalah sosok yang tidak cocok menjadi presiden AS. Jadi tidak ada salah dan benar dengan serangan serangan Jokowi dan serangan balik Anies, semua adalah permainan politik, karena ingat tidak ada musuh yang abadi dalam politik.
