Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id – Seusai viral karena pernyataannya yang disebut membocorkan bahwa Mahkamah Konstitusi akan memutuskan sistem pemilu kembali ke proporsional tertutup, Denny Indrayana kembali membuat pernyataan mengejutkan.
Kali ini ia mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi termasuk para menterinya. Denny mengkritik soal penegakan hukum yang dinilainya semakin represif dan koruptif.
“Seandainya di Indonesia, saya ingin hadir di persidangan rekan Fatia-Haris ini. Harian Kompas benar, salah satu rapor buruk Presiden Jokowi adalah penegakan hukum yang makin represif dan koruptif,” cuit Denny Indrayana, Senin (29/5/2023).
Denny juga menyoroti soal UU KPK yang dinilainya problematis, apalagi dengan ditambahnya masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun.
“KPK dilumpuhkan dengan UU dan para pejuangnya dipecat, sedangkan pimpinan bermasalah etikanya justru diberi gratifikasi perpanjangan jabatan,” lanjut Denny.
Tak sampai di situ, Denny meminjam istilah dari politisi PPP Romahurmuzy yang menjebut Kepala Staf Presiden Moeldoko mencopet Partai Demokrat.
“Menteri-menterinya dibiarkan mengkriminalisasi pejuang HAM dan keadilan. Kepala Staf Presidennya Moeldoko, dibiarkan ‘mencopet’ -istilah Romi PPP- Partai Demokrat. Lawan!” pungkas Denny Indrayana menyinggung soal Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Moeldoko terkait kepengurusan DPP Partai Demokrat ke Mahkamah Agung.
Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana mengklaim mendapat informasi soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai.
“Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja,” kata Denny lewat cuitan di akun Twitternya @dennyindranaya, Minggu (28/5/2023).
Dalam cuitannya, Denny juga sempat menyinggung soal sumbernya di Mahkamah Konstitusi. Meski tidak menjawab dengan gamblang, Denny memastikan sumbernya bukan hakim konstitusi.
“Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya, yang pasti bukan Hakim Konstitusi,” ujarnya.
