Daftar Donatur Palestina
Kedua, tuduhan yang menghinakan peranan militer dalam pemerintahan Orde Baru, saat ini sudah dapat dibandingkan dari sisi baik-buruknya pembangunan nasional. Dahulu tuduhan eksplorasi besar2an kekayaan alam dan kemiskinan rakyat dikambinghitamkan pada militer. Tentara dituduh sebagai biang kerok pembabatan hutan, misalnya. Namun, 25 tahun reformasi tanpa keterlibatan militer, justru eksploitasi kekayaan alam semakin liar, kemiskinan semakin parah dan kesenjangan sosial semakin besar.
Akhirnya fakta-fakta ini akan mengkoreksi kepercayaan diri militer yang selama ini banyak mengalah. Misalnya, kenapa militer minta MK memperpanjang usia pengabdian/pensiun dua tahun saja di tolak? Sedangkan masa pejabat pimpinan KPK dan MK dikabulkan? Ketidakadilan seperti ini akan membuat refleksi tentara melihat otoritas sipil berbuat seenak maunya saja.
Ketiga, Kunto dan kawan-kawan yang mulai mengkritik elit-elit sipil adalah perwira tinggi dengan latar belakang pendidikan dan keluarga yang terhormat. Sebagai anak mantan panglima TNI/Polisi (ABRI) dan wakil presiden, Kunto pastinya mempunyai kemampuan ekstra di atas rata-rata perwira lainnya dalam memahami politik. Sebagai militer dia mungkin tunduk pada profesionalisme, namun sebagai anak tokoh bangsa, dia pastinya mempunyai preferensi politik yang inherent atau melekat pada dirinya sebagai manusia.
Jika preferensi politik Kunto mirip Napoleon Bonaparte, maka seperti yang terjadi di Prancis dulu, Napoleon menyekap semua anggota parlemen selama berbulan-bulan tidak boleh keluar gedung, demi menghasilkan Undang-undang Dasar mereka. Jika preferensi politik Kunto seperti Suharto, maka Kunto mengantisipasi perang saudara karena kebanyakan propaganda dan provokasi. Jika terjadi seperti tahun 1965, maka Kunto akan bergerak seperti Suharto, mengambil alih kekuasaan.
Belum jelas ke arah mana pilihan atau sikap politik Kunto pastinya. Hanya saja, pertemuan politik Kunto dan tokoh-tokoh oposisi di Jawa Barat (Radhar Tri Baskoro, dkk) disebutkan diawal, tentu cukup mengisyaratkan kemungkinan adanya intervensi militer dalam politik kita ke depan, setidaknya di Jawa Barat.
Persoalannya, apakah adanya intervensi militer itu sebuah kejahatan? Dalam demokrasi sesungguhnya itu adalah kejahatan. Tetapi, jika kejahatan justru terjadi atas nama demokrasi, maka moralitas militer untuk melakukan intervensi politik akan mendapatkan support moral dari rakyat. Dan kemana rakyat berpihak menunjukkan virtue atau kebajikan itu berlangsung.
Sejatinya, musuh besar yang dirasakan bangsa saat ini adalah kejahatan otoritas rezim sipil dan kaum cukong yang sedang berlangsung, memperalat kekuasaan mereka untuk terus tetap berkuasa. Ini pastinya akan membawa keterpecahan bangsa. Akan ada situasi genting di depan.
Penutup
Kegelisahan militer yang disuarakan Mayjen Kunto Arif, Panglima Daerah Militer Siliwangi, yang disampaikan melalui tulisannya April lalu di Kompas Online, adalah kesadaran politik seorang perwira tinggi “berdarah biru”. Sebagai anak mantan Wakil Presiden dan Panglima ABRI (TNI/Polri), secara inherent/melekat, kemampuan berpikir politik Kunto tentu di atas kemampuan sejawatnya. Dan Kunto pasti mempunyai preferensi politik dan kepercayaan diri yang besar untuk menilai situasi.
Jika kejahatan bernegara dilakukan terus menerus atas nama demokrasi sipil, seperti merajalelanya korupsi, dan juga upaya merusak demokrasi dengan menunda ataupun mengatur capres yang boleh berkompetisi dalam pemilu 2024, maka klaim superioritas sipil atas militer selama 25 tahun, telah mengalami kegagalan etik. Intervensi militer tentu saja bukan dianggap sebagai sebuah kejahatan, melainkan akan dirindukan rakyatnya.
Pemilu 2024 harus menjadi kerja keras elit-elit sipil meyakinkan militer bahwa demokrasi akan berjalan baik. Tidak ada kecurangan pemilu dan tidak terlalu banyak provokasi. Dan tentu militer tidak boleh disingkirkan dari keberadaan negara. Semoga Indonesia selamat dari tentangan yang disampaikan Mayjend Kunto tersebut.
