Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id – Menkopolhukam Mahfud MD menggelar rapat koordinasi dengan Menteri Agama, Menkumham, Kepala PPATK, Kabareskrim Polri, dan Gubernur Jawa Barat, Kamis (3/8/2023).
Setelah menggelar rapat itu, Mahfud MD meminta Bareskrim Polri mengusut kasus dugaan pencucian uang dan dugaan korupsi Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang seperti dilansir dari laman Tribunnews.com.
Menurut Mahfud MD, sejumlah kasus itu bisa diproses secara pararel dengan kasus penistaan agama.
Mahfud MD mengingatkan ada laporan lain di luar penistaan agama, yakni terkait tindak pidana umum dan khusus.
“Di luar soal penodaan agama seperti yang selama ini berlangsung, yang perlu diperhatikan oleh Bareskrim Polri ada laporan-laporan tindak pidana umum atau tindak pidana khusus,” kata Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (3/8/2023).
Adapun tindak pidana khusus, ujar Mahfud MD, misalnya terkait pencucian uang.
Sedangkan, tindak pidana umum, mencakup pemalsuan, penggelapan, pencaplokan dan macam-macam transaksi.
Pun kata Mahfud MD, dari laporan PPATK ada dugaan korupsi yang dilakukan oleh Panji Gumilang dalam menerima dana bantuan pengelolaan Pesantren Al Zaytun.
Oleh karena itu, Mahfud MD meminta polisi agar bekerja cepat dan paralel dalam mengusut semua tindak pidana yang melibatkan Panji Gumilang.
“Karena kasus ini bukan semata kasus penistaan agama seperti yang sekarang berlangsung tetapi juga laporan-laporan lain yang bukti-bukti awalnya sudah diserahkan oleh PPATK dan oleh sumber lain dari masyarakat,” tutur Mahfud MD.
Mahfud MD meminta Bareskrim Polri mempercepat proses pidana umum atau pidana khusus terhadap Panji Gumilang di luar proses hukum soal penistaan agama.
“Kepada Bareskrim Polri untuk mempercepat proses pidana umum atau pidana khusus di luar soal penodaan agama seperti yang selama ini berlangsung,” jelas Mahfud MD.
