Daftar Donatur Palestina
“Hanya beberapa bulan menjalankan pemerintahan, presiden baru Indonesia, Jokowi, mulai mengecewakan pendukungnya yang berharap dia bisa meningkatkan kualitas demokrasi. Berkebalikan dengan janji kampanye tentang pemerintahan yang ‘bersih’ dan ‘profesional’ tanpa tukar guling, Jokowi memberikan posisi strategis kepada kepentingan oligarki dan mengindikasikan keputusannya justru dilandasi oleh partai pendukungnya,” tulis mereka.
Man of Contradictions (Lowy Institute)
Peneliti Lowy Institute, Ben Bland dalam tulisannya berjudul “Man of Contradictions: Joko Widodo and the Struggle to Remake Indonesia” tahun 2020 menilai bahwa politik balas budi mungkin menjadi salah satu cara ampuh Jokowi memuluskan kekuasaannya. Dia mencontohkan langkah Jokowi merangkul Prabowo bisa dianggap sebagai upaya pengkhianatan kepada demokrasi.
Dengan dirangkulnya Prabowo, otomatis Partai Gerindra akan mendukung pemerintahan Jokowi. “Lantas siapa yang bisa menjadi oposisi yang seharusnya ada dalam sistem demokrasi? Dia melakukan itu untuk melumpuhkan oposisi,” tulis Bland.
Direktur Buffet Institute of Global Affairs, Jeffrey A. Winters dalam risetnya pada tahun 2013 yang berjudul “Oligarchy and Democracy in Indonesia” menilai bahwa Jokowi adalah produk oligarki politik itu sendiri. Menurutnya, popularitas dan kemenangan Jokowi dalam Pilkada DKI Jakarta 2012 terjadi karena dukungan dari kalangan mahasiswa hingga asosiasi ibu rumah tangga.
Namun, kata Winters, bagian penting kisah demokratis ini dimungkinkan oleh gerakan oligarki di mana kekuasaan kaum berduit menempatkan Jokowi di hadapan para pemilih. Meski mendapat dukungan akar rumput, Jokowi bertarung dalam pemilihan gubernur bukan karena inisiatif atau gerakan politik akar rumput.
Oligarki kekuasaan ala Jokowi bisa terlihat dari satu nama, Luhut Binsar Panjaitan. Luhut adalah salah satu menteri yang mengenal Jokowi paling lama. Hubungan mereka bukan sebatas pemerintahan, tapi juga bisnis. Luhut tak pernah absen dalam dua periode pemerintahan Jokowi kendati posisinya terus berganti.
Dia pernah menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Staf Kepresidenan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, hingga jabatan lain seperti Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Politik dinasti dan oligarki ala Jokowi juga bisa tercermin saat mantan Wali Kota Solo itu menyatakan akan cawe-cawe di pilpres 2024. Dari tiga poros yang ada saat ini, ada dua bacapres yang memiliki kedekatan dengan Jokowi, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Jangan lupakan juga, meski Anies Baswedan mengusung tema perubahan, pendampingnya Muhaimin Iskandar merupakan Ketua Umum PKB yang notabene masih menjadi partai pendukung pemerintahan Jokowi.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai langkah cawe-cawe Jokowi karena menginginkan saham dari pemenangan capres. Bahkan, dirinya terlihat tak ambil pusing apabila harus berdiri di antara dua kaki agar tetap bisa terlibat dalam keputusan strategis usai berakhirnya masa kepemimpinannya ke depan.
