Membangun Politik Dinasti dan Oligarki Ala Jokowi

Politik Dinasti dan Oligarki Ala Jokowi
Politik Dinasti dan Oligarki Ala Jokowi
banner 678x960

banner 678x960

Daftar Donatur Palestina



“Gibran disebut sebagai bakal cawapres Prabowo. Itu yang membuat persamaan kepentingan mereka makin kuat, mengindikasikan bahwa Prabowo, Erick maupun Ganjar tetap akan ikut garis arahan politik Jokowi,” ungkapnya.

Menurut dia, langkah Jokowi bukan merupakan aib, sebab penting bagi mereka yang akan mengakhiri jabatannya untuk memiliki saham yang bisa dijaga mengingat banyak politisi yang tidak siap apabila setelah tak punya legitimasi, maka akan kehilangan tangan dinginnya.

Bacaan Lainnya
banner 678x960

banner 400x400

Selain itu, dalam analisanya, jika membaca gestur politik, meski Prabowo merupakan ketua umum partai, Jokowi dinilai masih mempunyai peran besar untuk mengatur tempo permainan dalam menyambut pilpres. Terkait dukungan terhadap bacapres, Pangi meyakini bahwa Jokowi tak mau menaruh telur di keranjang yang sama.

“Bisa saja 50 persen ke Prabowo dan Ganjar 50 persen, nanti di ujung baru all out habis mendukung salah satu. Intinya Jokowi ingin menjaga gawang agar elektabilitas Ganjar dan Prabowo tetap aman terkendali,” tuturnya.

Pangi melihat bahwa Jokowi tengah melakukan manuver politik untuk menunjukkan bahwa kendali politik penuh ada di tangannya, dan terlihat sangat menikmati permainan politik yang diracik olehnya. “Sehingga, Ganjar dan Prabowo tetap di dalam kendali penuh beliau, sebab pada 14 Februari usai Pemilu 2024 Jokowi masih presiden, operator politiknya tetap Prabowo dan Ganjar, tetapi Jokowi masih mengendalikan semuanya, meskipun kekuasaan mulai menurun karena tak lagi menjabat sebagai presiden,” imbuhnya.

Tahun 2020 silam, Jokowi menepis tudingan tengah membangun politik dinasti ketika Gibran dan Bobby berkontestasi di pilkada. Presiden RI ketujuh ini berdalih, politik dinasti jika dirinya menunjuk anggota keluarganya untuk menduduki jabatan politik. “Misalnya saya menunjuk anak saya jadi menteri. Tapi kalau seorang keluarga, anak, misalnya, mendaftarkan diri, berpartisipasi dalam pilkada, yang menentukan rakyat bukan Jokowi,” kilahnya.

Demikian pula saat Kaesang bergabung dan didapuk menjadi Ketua Umum PSI. Jokowi menegaskan jika putra bungsunya itu sudah dewasa dan mampu mengambil keputusan sendiri. Kendati demikian, dia mengaku merestui keputusan Kaesang terjun ke politik.

“Soal Kaesang jadi ketum, tanyakan ke PSI dan Kaesang. Kaesang minta doa restu orang tua, saya restui. Di dalam keluarga terbiasa kalau sudah berkeluarga apalagi istri, harus mandiri dan tanggungjawab. Yang diputuskan dihitung risiko, baik dan buruknya,” tukas Jokowi.

Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menyatakan, pada dasarnya semua orang berhak untuk terjun ke dunia politik. Tapi, pada kondisi tertentu politik dinasti akan menjadi contoh buruk bagi budaya dan ekosistem politik.

Terlepas dari tepisan yang dilontarkan Jokowi, Titi menilai bahwa saat Gibran dan Bobby mencalonkan diri sebagai kepala daerah, fenomena ini bisa dikatakan sebagai awal kelahiran dinasti politik baru dari klan Jokowi.

“Secara moral menjadi sesuatu yang disayangkan oleh banyak kelompok. Karena ternyata kekuasaan itu menggoda, dan godaan itu sulit ditepis oleh lingkungan di sekitar Jokowi,” kata Titi

banner 800x800

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *