Daftar Donatur Palestina
Menurut hasil investigasi atas prakarsa sendiri yang dilakukan oleh Ombudsman, penghentian layanan tersebut lantaran adanya ketidaksesuaian implementasi dan tumpang tindih regulasi yang menyebabkan keragu-raguan petugas di tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa. Imbasnya, layanan kepada masyarakat terkait pengajuan permohonan surat keterangan tanah dan pendaftaran tanah menjadi terganggu. Tidak hanya tanah di wilayah delineasi IKN, terhentinya pelayanan juga terjadi atas tanah diluar wilayah delineasi IKN.
Anggota Ombudsman RI, Dadan S. Suharmawijaya menjelaskan, di dalam Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN Nomor 3/SE-400.HR.02/II/2022 tentang Pembatasan Penerbitan dan Pengalihan Hak Atas Tanah di Wilayah Ibu Kota Negara, disebutkan ruang lingkup yang dibatasi ialah penerbitan hak atas tanah, perbuatan hukum yg dimaksudkan untuk mengalihkan hak atas tanah, penerbitan surat keterangan yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan pemilikan tanah.
Sedangkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara Pasal 21 ayat 1, disebutkan bahwa “Seluruh bidang Tanah di wilayah Ibu Kota Nusantara yang belum terdaftar tetap dapat didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
Meski sudah ada Perpres yang sudah jelas lingkupnya, namun praktik di lapangan tetap saja ada keragu-raguan dengan tetap mengacu pada SE Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN Nomor 3/SE-400.HR.02/II/2022. Dengan demikian menurut Dadan, mestinya layanan permohonan legalisasi aset masyarakat tetap dapat diberikan. “Jika permohonan legalisasi aset masyarakat ini tidak dilayani, maka sama saja pemerintah tidak melindungi hak masyarakat. Karena ‘kan ini aset sejak lama sudah milik warga hanya saja status asetnya belum diajukan legalisasinya agar ada sertifikatnya,” ujar Dadan dalam Konferensi Pers di Kantor Ombudsman RI, Kamis 27 Juli 2023.
Dadan menjelaskan, sebenarnya maksud dari pembatasan pengajuan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau jual beli tanah ini baik, yakni untuk menghindari spekulan tanah. Namun yang terjadi di tingkat daerah, muncul keragu-raguan untuk memberikan layanan termasuk legalisasi aset milik warga. Padahal yang dibatasi seharusnya hanya pada peralihan hak atau jual beli tanah.
Menurut data Ombudsman, terganggunya layanan permohonan surat keterangan tanah dan pendaftaran tanah terbanyak di Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara yakni sebanyak 2.302 PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematika Lengkap).
Selain itu, Ombudsman RI juga menemukan adanya sejumlah lokasi yang tidak termasuk wilayah delineasi IKN tetapi berdampak penghentian layanan pendaftaran tanah dan layanan penerbitan surat keterangan penguasaan/kepemilikan tanah. Temuan ini terjadi di seluruh desa di Kecamatan Sepaku, Kecamatan Sangasanga, Kecamatan Muara Jawa, dan Kecamatan Loa Kulu.
