Daftar Donatur Palestina
Langkah Wiranto yang mendukung proses peralihan kekuasaan dengan menjaga stabilitas dan mengkoordinasikan langkah-langkah bersama dengan pihak sipil, termasuk DPR, untuk mencari solusi yang damai dan stabil. Itu merupakan hal yang perlu dan penting dilakukan, meskipun kemampuan ini tak dimiliki oleh semua personel.
Tak hanya pada wilayah peralihan kekuasaan dari Soeharto ke Presiden Habibie, Panglima TNI Wiranto saat itu juga memainkan peran dalam menjamin keamanan selama proses pelantikan Presiden yang baru, B.J. Habibie, serta selama periode awal kepemimpinan Habibie. Langkah Wiranto ini sangat membantu menjaga stabilitas selama transisi politik yang sensitif saat itu.
Potensi ancaman Internasional
Pergantian Panglima TNI dapat diartikan sebagai respon atas situasi politik dalam negeri, serta situasi dunia. Bahwa secara nyata situasi perang Ukrain Sovyet yang masih berkecamuk, dan masih menyisakan dampak ekonomi di seluruh dunia.
Ketegangan di Palestina yang saat ini masih terus dilakukan Israel khususnya di Jalur GAZA, memicu protes dan unjuk rasa di berbagai negara, termasuk Indonesia. Demonstrasi ini bisa berkembang menjadi kerusuhan atau bentrokan dengan pihak berwenang, yang berpotensi mengancam ketertiban dan keamanan dalam negeri. Hal ini terjadi jika Negara atau Pemerintah Indonesia tidak bijak dalam mensikapi reaksi masyarakat terkait serangan Israel ke Jalur Gaza.
Konflik di Palestina bisa mempengaruhi pandangan sebagian individu atau kelompok di Indonesia, akibat kebijakan dalam negeri yang tidak seimbang dalam mensikapi soal Israel dan Palestina. Perlu diingat mayoritas pemeluk agama islam terbesar di dunia adalah Indonesia.
Ketegangan internasional seperti ini dapat memengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Perubahan dalam kebijakan luar negeri dapat mempengaruhi hubungan diplomatik dan perdagangan, yang pada gilirannya bisa mempengaruhi stabilitas ekonomi dan politik dalam negeri.
Hal lain yang tak kalah penting adalah persoalan ekonomi. Bahwa bagaimanapun besarnya hutang luar negeri yang memiliki dampak dalam negeri merupakan konsekwensi yang harus ditanggung pemerintah dan rakyat. Situasi akan memburuk jika jatuh tempo atau kebijakan negara peminjam berubah sehingga menyebabkan keadaan keuangan Indonesia menjadi tidak terkendali alias colaps.
Besarnya hutang luar negeri mencakup pembayaran bunga dan pokok hutang. Besarnya hutang Indonesia dapat menghabiskan sebagian besar anggaran negara. Artinya akan ada lebih sedikit sumber daya yang tersedia untuk program-program penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelaksanaan Pilpres.
Ketidakpuasan masyarakat akibat pembayaran hutang yang besar dan dampak ekonomi negatifnya dapat memicu protes dan kericuhan. Jika pemerintah tidak dapat mengatasi krisis ini, situasi keamanan dalam negeri bisa menjadi lebih kacau.
Pesiden bersama Panglima TNI, Kapolri merupakan faktor penentu utama atas keadaan didalam negeri. Situasi dapat menjadi chaos atau damai tergantung dari pemerintah itu sendiri, khususnya Presiden Jokowi, Panglima TNI dan Kapolri. Kesemuanya akan berdampak pada Pilpres dan hasinya, apakah berlangsung dengan damai, dan adil atau sebaliknya.
Kalibata, Jakarta Selatan, 31 Oktober 2023, 14.09 Wib.
