Daftar Donatur Palestina
Jadi hal ini yang saya enggak mau terjadi, karena buat buat kami, buat saya pribadi, Pak Jokowi itu tahun 2014 itu adalah seorang calon presiden yang idealkan dengan moto “Jokowi Adalah Saya” dan kemudian beliau menjadi presiden dan kita harapkan inilah presiden yang ideal bagi Indonesia pada saat itu bahkan sampai 2019 itu.
Tapi, kalau kemudian beliau kemudian ingin mengangkat anaknya menjadi calon wakil presiden dan kemudian dengan memaksakan dengan berbagai cara atau itu apa namanya, itu pokoknya dengan cara-cara yang tidak benar, itu yang kemudian menjadikan kami beberapa orang yang pernah menjadi pendukung keras beliau itu kan menjadi sangat kritis.
Anda lihat saja ada Mas Goenawan Muhamad di situ, ada kemudian juga budayawan juga, beberapa juga apa namanya tokoh-tokoh agama yang baru saja membuat suatu pernyataan di rumah Gus Mus, kemarin.
Itu juga sebenarnya sama intinya, bahwa apa namanya tuh, janganlah anda berbuat begitu, karena saya melihat Jokowi ini yang tadinya “Jokowi Adalah Kita” sekarang sudah menjadi “Jokowi seperti Raja”. Itu yang saya pikir enggak benar ini karena ini berarti saya teringat oleh puisinya Gus Mus “Kok Ini Republik Rasa Kerajaan”.
Jadi itulah yang kemudian membuat banyak orang itu marah, banyak orang itu mengkritik. Kenapa demikian, karena lagi-lagi kalau dia misalnya mengajukan Gibran menjadi calon presiden ketika anaknya itu sudah berusia 40 tahun, fine. Ketika dia tidak lagi berkuasa, fine, tidak ada persoalan apa namanya itu bangunan dinasti yang akan dipersoalkan oleh masyarakat.
Jadi tapi kalau anda lihat ya ini sudah melanggar hukum, kemudian dilakukan ketika beliau masih menjadi presiden, karena saya yakin, bukan lagi saya menduga, saya yakin akan terjadi abuse of power yang katalog lauge action itu ya apa namanya itu “power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely”.
Sekarang, walaupun Presiden Jokowi itu tidak berkuasa secara absolute, tetapi tidak ada kekuatan politik apa pun, tidak ada tokoh-tokoh politik apa pun, tidak ada institusi bangunan dari trias politika apa pun, ya yang bisa menjadi penyeimbang dari kekuasaan eksekutif yang dimiliki oleh Jokowi.
Not even parlemen, not even di badan-badan yudikatif karena badan yudikatif juga sudah menjadi kaki tangan dari Presiden itu sendiri. Jadi itulah yang kemudian orang melihat, wah ini bisa bahaya nih. Kalau MK saja suatu lembaga yudikatif tertinggi di republik ini bisa dimainkan oleh presiden, apalagi kemudian badan-badan lain seperti polisi, juga KPK, dan juga kemudian juga Kejaksaan Agung dan sebagainya dan sebagainya.
Prof, sekarang saya mau tanya sudut pandang Prof, netralitas saat rakyat akan berdemokrasi. Dari aparat. Apakah kemudian Prof merasa khawatir akan netralitas yang akan dilakukan oleh para aparat, termasuk penyelenggara pemilu?
Ya, persoalan penyelenggara pemilu atau khusus KPU dan Bawaslu ini kan menjadi satu pertanyaan besar. Kenapa demikian, ya, karena waktu kemarin menyisir misalnya partai-partai yang layak menjadi partai yang berhak ikut pemilihan umum itu pun juga ada persoalan.
Kedua, KPU sendiri waktu itu juga tidak mendesak supaya KPU kemarin tuh kan begitu putusan MK nomor 90 itu keluar langsung dia membuat suatu surat-surat tanpa membuat PKPU yang baru.
Itu kan kemudian kita tanyakan, kemudian, sebetulnya sadar enggak sih, tanpa PKPU yang baru itu enggak bisa ini dan anda jangan lupa lho ya, masuknya diterimanya Gibran menjadi cawapres itu dilakukan sebelum PKPU yang baru itu diterbitkan.
Nah, kalau ini terjadi, bukan mustahil ada orang yang mempertanyakan juga, loh legitimasinya gimana, belum ada PKPU yang baru, kok tiba-tiba sudah lolos bisa masuk menjadi cawapres saja, sudah diterima oleh KPU di Jalan Imam Bonjol.
Jadi itulah pertanyaan-pertanyaan.
