Daftar Donatur Palestina
Sementara itu, kepemilikan dana di perbankan nasional juga tak kalah mirisnya alias jauh lebih timpang lagi.
Data dari Oxfam, NGO asal Inggris, mengilustrasikan harta empat orang terkaya di Indonesia setara dengan akumulasi kekayaan milik 100 juta penduduk. Luar biasa timpang, bukan!
CNBC Indonesia Intelligence Unit menunjukkan data Oxfam ternyata tidak mengada-ngada. Temuan tersebut berdasarkan olah data publik kepemilikan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan yang dilansir setiap bulan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dikombinasikan data kepemilikan rekening versi Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI)
Hasilnya, ketimpangan jurang kekayaan kaya dan miskin menggunakan data uang simpanan di bank lebih telanjang.
Rupanya, sebanyak Rp 4.231 triliun atau sekitar 53 persen dari total DPK perbankan yang mencapai Rp 8.049 triliun itu cuma dimiliki oleh hanya 0,02 persen populasi penduduk Indonesia.
Kalau dijumlahkan cuma segelintir orang kaya saja di kelompok populasi itu, sekitar 54.000 orang dari jutaan penduduk Indonesia, dengan rata-rata isi kantong simpanan mereka per orang sebesar Rp 98 miliar.
Jurang si miskin versi uang simpanan ada di klaster DPK perbankan sebanyak Rp 1.007 triliun yang dimiliki secara keroyokan oleh sekitar 170 juta orang atau setara 63,05 persen populasi, di mana kalau di rata-rata isi simpanannya tidak sampai Rp 6 juta.
Kelompok ketiga adalah kelas menengah yang cenderung berlapis-lapis kelasnya, dari mulai kepemilikan simpanan di bank Rp 421 juta hingga Rp 9,5 miliar, yang mencakup 0,8 persen populasi atau sekitar 2,1 juta orang penduduk yang kalau dirata-rata simpanan masing-masing sebesar Rp 3,5 miliar.
Artinya apa? Artinya pembangunan yang dilakukan pemerintah selama ini lebih banyak dinikmati oleh sebagian orang-orang tajir di negeri ini, yang sebagian dari mereka telah menjelma menjadi jejaring oligarki yang ikut mendominasi proses demokrasi.
Lalu ikut memproduksi ketidakadilan ekonomi melalui kebijakan-kebijakan pemerintah yang cenderung menguntungkan kelompok mereka sendiri.
Dengan kata lain, kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan kekayaan di Indonesia masih cukup tinggi sehingga berpotensi menjadi masalah yang serius pada masa depan, jika tidak dicarikan solusinya segera. Semoga saja masih ada yang peduli hal strategis ini.
