Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id – NETRALITAS penguasa ialah salah satu syarat mutlak bagi terselenggaranya pemilu yang berkualitas. Tapi di pemilu, utamanya di Pilpres 2024 ini, netralitas justru jauh panggang dari api, semakin ugal-ugalan, dan kian mengkhawatirkan.
Netralitas dari penguasa ialah keniscayaan agar kompetisi demokrasi berlangsung fair dan adil. Mereka pantang berpihak karena menggenggam kewenangan dan segala sumber daya negara yang rawan diselewengkan.
Penguasa, pejabat, aparatur sipil negara (ASN), maupun TNI/Polri adalah pelopor netralitas. Sayangnya, sesuatu yang ideal itu hanya gagah di atas kertas, cuma lantang di omongan. Faktanya, ketidaknetralan bahkan telah menjelma menjadi ancaman serius, amat serius, bagi pemilu. Ia mengambil alih peran isu politik identitas, hoaks, dan fitnah sebagai perusak kontestasi di Pilpres 2014 dan 2019.
Deretan peristiwa demi peristiwa membuktikan hal itu. Dugaan keberpihakan, indikasi mengkapitalisasi program, kegiatan, dan sumber daya negara untuk memenangkan pasangan calon tertentu terus terjadi dan kian kentara. Semakin keras publik menentang, semakin bersemangat mereka menunjukkan keberpihakan.
Kasus terkini adalah kehadiran capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam acara Natal Bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Senin (15/1). Ini sangat tidak biasa, sarat tanda tanya. Pertama, sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo tak ada hubungannya dengan acara di Kementerian BUMN. Kedua, kalau dia diundang sebagai capres, kenapa dua capres lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, dikesampingkan?
Dalih Menteri BUMN Erick Thohir bahwa Prabowo bagian dari keluarga besar BUMN lantaran kakeknya pendiri Bank BNI juga mengada-ada, tuna logika. Kalau itu alasannya, kenapa baru sekarang Prabowo diundang saat dia berkontestasi di pilpres? Bukankah begitu lahir pada 72 tahun lalu dia sudah menjadi cucu Margono Djojohadikoesoemo?
Teramat sulit bagi publik untuk tidak mengaitkan kehadiran Prabowo itu dengan kepentingan politik elektoral. Teramat sukar bagi kita untuk tak meyakini bahwa para pejabat telah berlaku tidak netral. Teramat naif pula untuk tidak menduga bahwa mereka semakin habis-habisan menunggangi program-program negara untuk mendulang suara. Sebelum acara Natal bersama BUMN, Prabowo yang Menhan diberi panggung di seminar soal proyek giant sea wall Pantura Jawa.
