Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id — Kisruh politik melibatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali meramaikan panggung publik, menyulut perdebatan panas terkait izin bagi seorang presiden untuk turun ke medan kampanye dan memihak.
Buntut kontroversi ini mengundang reaksi tajam dari pengamat politik terkemuka, Rocky Gerung, yang menilai PDIP terombang-ambing tanpa kejelasan arah.
Dalam analisanya yang kontroversial di kanal YouTube pada sabtu 28 januari 2024 Rocky Gerung mengingatkan PDIP untuk memilih dengan jelas siapa yang akan menjadi lawan utama mereka dalam Pemilu 2024.
Tanpa keterbukaan ini, masyarakat terombang-ambing, kebingungan, dan kehilangan semangat untuk mendukung partai banteng itu.
Menurutnya, PDIP hanya memberikan instruksi tanpa menjelaskan dengan gamblang siapa lawan politik yang harus mereka hadapi.
Hal ini memunculkan kebingungan di kalangan masyarakat dan meredupkan semangat dukungan terhadap partai tersebut.
Rocky Gerung lebih lanjut menegaskan bahwa PDIP sebenarnya sudah menyadari bahwa Jokowi adalah musuh utama mereka, namun ragu-ragu untuk mengumumkan secara terbuka.
“Megawati Soekarnoputri harus lebih berani untuk mengambil langkah tegas. PDIP harus segera mengambil risiko. Jika mereka tidak berani, maka mereka akan tereliminasi dari peta politik Indonesia. Dia harus menyatakan bahwa Jokowi adalah pengkhianat PDIP,” serunya.
Ancaman yang disuarakan Rocky Gerung semakin mendalam ketika ia menyatakan bahwa jika PDIP tidak segera mengambil langkah tegas, partai tersebut akan semakin terpuruk di Pilpres 2024.
“PDIP harus lebih jelas, siapa yang harus mereka kalahkan. Apakah Prabowo Subianto, Anies Baswedan, atau justru Jokowi sendiri,” tandas Rocky Gerung, menyoroti ketidakberanian PDIP dalam menghadapi pesta demokrasi tahun 2024
Masyarakat semakin menyadari bahwa Jokowi adalah musuh PDIP, dan ketidakberanian partai ini dianggap sebagai risiko tereliminasi dari peta politik Indonesia.
Dalam konteks ini, pernyataan Jokowi yang mengizinkan kampanye presiden menjadi bahan perdebatan.
Meskipun Jokowi menjelaskan bahwa presiden dapat memihak dan berkampanye selama tidak menyalahgunakan fasilitas negara, tetapi pertanyaan mengenai kejelasan PDIP dalam menentukan sikapnya dalam Pemilu 2024 tetap menjadi sorotan utama.
“Presiden itu boleh kampanye. Boleh memihak. Kita ini kan pejabat publik, sekaligus pejabat politik. Masa ini (kampanye dan memihak) enggak boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim
Dengan seruan tegas dari Rocky Gerung, akan menarik untuk melihat bagaimana PDIP merespons tantangan ini dan apakah mereka mampu menghindari risiko eliminasi dari panggung politik nasional.
