Daftar Donatur Palestina
Megawati sudah beri sinyal. Karena itu, Ganjar bicara: akan menempuh jalur “hak angket”. Ganjar tidak akan berani bicara tanpa perintah, minimal ijin dari Megawati. Di PDIP, loyalitas dan kedisiplinan itu hal utama yang dipegang teguh oleh kader.
Dalam hal ini, lima partai pengusung Anies dan Ganjar bertemu di satu kepentingan yaitu menggugat proses pemilu yang mereka yakini banyak pelanggaran. Terstruktur, Sistemik dan Masif. Atau TSM. Melalui jalur MK, seringkali sulit dimenangkan karena pertama, waktunya terlalu pendek. Kedua, mereka tidak yakin para hakim MK bisa netral. Syarat capres-cawapres saja bisa diubah, apalagi cuma bukti hasil pemilu. Bagitulah logika yang berkembang di kepala publik. Maka, mereka berinisitif menempuh jalur politik melalui hak angket. Ini nampaknya sejalan dengan aspirasi masyarakat secara luas. Supaya semua menjadi terang benderang.
Bagi rakyat, hak angket ini bukan soal menang-kalah. Gak ada urusan siapa pemenangnya. Tapi tujuan utama hak angket yang rakyat dukung adalah ingin membersihakan pemilu dari praktek abuse of power yang diharapkan tidak terulang untuk pemilu-pemilu mendatang. Jika ini dibiarkan melenggang, rakyat khawatir ini akan terus terulang di masa depan dan berkembang menjadi tradisi politik kita. Setiap penguasa akan dengan begitu leluasa menggunakan instrumen negara untuk meraih target kemenangan. Disilah hak angket menjadi penting. Bukan hanya penting buat paslon dan partai pendukungnya, tapi juga penting buat rakyat dan masa depan bangsa.
Jika Megawati panggil ketum PPP, Nasdem, PKS dan PKB untuk makan malam di rumah misalnya, hampir dipastikan mereka datang. Maka, hak angket punya harapan untuk dibawa ke DPR. Ini sekaligus menjadi jawaban atas pernyataan nyinyir Jimly Assidiqi: “Hak Angket Ganjar hanya gertakan saja”.
Kuncinya ada di Megawati, ketum partai pemenang pemilu tiga kali berturut-turut. Selain punya kader dan massa yang solid dan militan. Apakah akan lanjut hak angket? Sekali lagi, semuanya sedang menunggu keputusan Megawati.
Jakarta, 22 Pebruari 2024.
