Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id – Ketua Tim kuasa hukum PDI Perjuangan Topane Guyus Lumbuun mengatakan pelantikan calon presiden dan wakil presiden 2024-2029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terancam dibatalkan.
Pasalnya, PDIP kini tengah menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Jika gugatan tersebut dikabulkan, maka akan mempengaruhi legalitas penetapan calon presiden dan calon wakil presiden.
“Nah kalau sampai terjadi seperti itu (gugatan dikabulkan), ya saya akan mengatakan di banyak negara, kebetulan negara di Afrika ini membatalkan pelantikan presiden, negara besar di Afrika. Ini contoh saja,” kata Gayus kepada Era.id di kawasan Jakarta Pusat, dikutip Sabtu (27/4/2024).
Oleh karenanya, sejak awal PDIP mendesak agar KPU tak buru-buru menetapkan Prabowo-Gibran sebagai pasangan terpilih.
Sebab, langkah KPU yang terlalu cepat menetapkan Prabowo-Gibran sebagai capres-cawapres terpilh berisiko besar.
“Ya saya beranggapan sangat mungkin, walaupun risikonya besar sekali,” kata Gayus.
“Presiden baru nanti akan mencoba untuk membagi langkah-langkah penegakan hukum, penegakan konstitusi, yaitu dua lembaga tadi, presiden dan DPR. Itu risikonya kalau cepat-cepat ditetapkan, kalau tidak menunggu kami,” imbuhnya.
Dia juga menegaskan, apa yang dilakun PDIP bukan untuk membuat onar seperti yang ditudingkan sejumlah pihak.
Sebaliknya, PDIP bersikap ksatria dengan menempuh jalur hukum untuk membuktikan kecurangan Pemilu 2024.
“Banyak kata-kata yang tidak tepat, mengatakan bahwa tidak ksatria, sudah kalah (di MK) kok masih mau upaya lain. Tidak, tidak. Kalau bicara ksatria, kami ini ksatria-ksatria hukum. Kami berlaga di arena hukum, yaitu pengadilan. Mari berlaga di sana. Jadi yang ksatria siapa? Kami merasa kami ksatria,” pungkasnya.
Sumber Berita: era
