Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id – Nama Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi muncul dalam persidangan kasus korupsi proyek kereta api Kementerian Perhubungan. Budi disebut-sebut menerima uang korupsi dari kasus ini.
Kasus tersebut kembali mengemuka setelah diumumkannya tersangka baru kasus korupsi proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian Jawa 1 Yofi Oktarisza ditetapkan sebagai tersangka baru pada Kamis, 13 Juni 2024.
Yofi merupakan tersangka ke-13 kasus proyek kereta api. Meski beberapa terdakwa lain telah divonis bersalah atas perbuatannya, jumlah tersangka terus bertambah.
Bahkan, beberapa nama besar sempat muncul dalam keterangan saksi, seperti Menteri Perhubungan Budi Karya dan Billy Haryanto alias Billy Beras.
Berdasarkan laporan investigasi Majalah Tempo berjudul “Siapa Saja Penikmat Duit Korupsi Proyek Rel Kereta Api”, dalam persidangan Mantan Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi muncul sejumlah fakta penting.
Dia menyebutkan uang dari para pengusaha yang terlibat korupsi proyek pembangunan rel kereta api diduga turut dinikmati para pejabat Kementerian Perhubungan, termasuk Menhub Budi Karya.
Pernyataan ini tertuang dalam salinan putusan Harno yang akhirnya divonis lima tahun penjara pada 11 Desember 2023.
Harno bersama rekannya terbukti menerima uang suap Rp 3,2 miliar dari Dion Renato Sugiarto, pengusaha pelaksana proyek rel kereta api Jawa Tengah. Di persidangan, Harno menyebutkan uang suap tersebut ikut dinikmati Menteri Budi Karya.
Selain itu, menurut Harno, uang haram itu sebagian pernah dipakai membiayai penyewaan helikopter Menteri Budi untuk kunjungan ke wilayah.
KPK telah memeriksa Budi Karya sebagai saksi pada Juli 2023. Selama 10 jam, Budi dicecar pertanyaan ihwal dugaan suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta api di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera periode 2018-2022 yang menyeret Harno, Dion, dan terdakwa lain.
Untuk meminta konfirmasi mengenai hal ini, Tempo mengirimkan surat permohonan wawancara ke kantor dan akun WhatsApp Menteri Budi Karya Sumadi. Namun hingga Sabtu, 15 Juni 2024, surat itu tak kunjung direspons.
Sementara juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati enggan berkomentar lebih jauh. Dia menunggu KPK yang masih mengusut perkara korupsi ini.
“Kami tidak dalam kapasitas untuk menjawab hal tersebut,” ujarnya.
Sumber Berita / Artikel Asli : tempo
