Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Sebagai bentuk protes keras atas penindasan Muslim Uighur yang dilakukan aparat pemerintahan China, Pemerintahan Presiden Joko Widodo diminta segera melakukan pemutusan hubungan diplomatik sementara dengan China.
Kader muda Muhammadiyah, Amirullah Hidayat, menyatakan Duta Besar China untuk RI harus segera dipulangkan, dan Dubes RI dari China ditarik. “Ini harus dilakukan demi menghentikan pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan aparat pemerintahan China terhadap muslim Uighur di daerah Xinjiang bagian barat,” kata Amirullah di Jakarta, Senin (16/12/2019).
Amirullah mengingatkan bahwa hal yang juga menyedihkan yaitu anak-anak kecil dipisahkan dari orang tuanya, bahkan di depan mata anak-anak tersebut bapaknya ditangkap oleh aparat keamanan.
“Apalagi menurut laporan yang diterima PBB, pata tahun 2018 ada 1 juta muslim Uighur yang ditahan di kamp, penjara massal. Semua kejadian itu kebiadaban besar,” tegas Amirullah yang juga Sekretaris Bidang Pelayanan MPS PP Muhammadiyah ini.
Jadi, lanjut Amirullah, sikap tegas pemerintah RI harus diambil karena mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam.
“Kalau kebijakan ini dilakukan pemerintahan Jokowi, saya yakin umat Islam akan mendukung. Dan ini kesempatan bagi pemerintahan untuk cari simpatik umat Islam,” ucapnya.
Dia menambahkan, sikap ini juga sesuai dengan amanat UUD 1945 yang terdapat dalam pembukaan, berbunyi “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.
Amirullah menekankan, kalau kebijakan ini diambil maka pemerintah China tidak akan “suka-suka” terhadap Indonesia, apalagi saat ini China banyak melakukan investasi di Tanah Air. Tentunya China akan ketakutan bila investasi itu terganggu.
“Tapi apabila kebijakan itu tidak diambil, maka akan ada gerakan boikot semua produk China di Indonesia,” tegasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti menyatakan pihaknya mendesak pemerintah China untuk memberikan hak beribadah kepada Muslim Uighur di Xinjiang, China. Sebab konstitusi China melarang rakyatnya melaksanakan ibadah secara terbuka.
Mu’ti menekankan, pemerintah China seharusnya menyelesaikan masalah Uighur dengan damai melalui dialog dengan tokoh-tokoh Uighur dan memberikan kebebasan kepada Muslim untuk melaksanakan ibadah dan memelihara identitas. “Pemerintah China juga harus menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM khususnya kepada masyarakat Uighur atas dalih apa pun,” kata Mu’ti di Jakarta, Senin (16/12/2019).
Muhammadiyah, tegas Mu’ti, juga mendesak pemerintah China untuk lebih terbuka dalam memberikan informasi dan akses ke masyarakat internasional mengenai kebijakan di Xinjiang. Muhammadiyah juga mengimbau umat Islam agar menyikapi masalah pelanggaran HAM di Xinjiang dengan penuh kearifan, rasional, damai, dan tetap memelihara ukhuwah Islamiyah dan persatuan bangsa. (rah/rmol)
