Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Kementerian Pertanian mengungkapkan pemerintah berencana mengimpor daging sapi dan kerbau untuk kebutuhan industri sekitar 129 ribu ton tahun 2020.
“Yang jelas supaya bisa menekan harga, turun,” kata Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (26/12/2019).
Agung menambahkan, pemerintah juga berencana mengimpor sapi bakalan atau sapi hidup sekitar 550 ribu ekor. “Daging sapi dan kerbau itu rencananya akan diimpor dari Brazil, Argentina, dan Australia,” ujarnya.
Menurut Agung, dengan impor tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tahun 2020 diperkirakan mencapai 600 ribu ton. “Jumlah itu tidak ada kenaikan alias masih tetap sama dengan kebutuhan tahun 2019,” kata dia.
Dia menjelaskan total kebutuhan untuk tahun 2020 itu masih bisa berubah mengikuti perkembangan konsumsi masyarakat.
Untuk sementara, lanjut Agung, total rencana impor daging kerbau sebanyak 60 ribu ton akan ditugaskan untuk Bulog, sama halnya seperti tahun lalu dari rencana 100 ribu ton tapi terealisasi 80 ribu ton.
“Sementara ini iya (penugasan Bulog). Tahun lalu juga begitu kan,” ucap Agung.
Agung mengungkapkan rencana impor tahun 2020 itu sudah diputuskan dalam rapat koordinasi (rakor) terkait pangan di Kemenko Perekonomian.
Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyebutkan rencana impor daging tidak dibahas dalam rakor.
“Tidak ada yang bahas itu tadi, tadi tidak bahas itu (impor daging), tadinya mau bahas masalah penyerapan beras Bulog untuk kegiatan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai salah satunya tapi datanya belum ada,” ungkap Budi Waseso yang akbrab disapa Buwas.
Buwas juga menyebut rakor pangan ditunda hingga pekan mendatang karena data yang masih kurang dari beberapa kementerian dan instansi.
Terkait impor daging, lanjut dia, masih belum diputuskan termasuk data yang juga belum ada.
“Belum diputuskan nanti kan terserah dari Menko Perekonomian karena Bulog itu sifatnya penugasan, kami tidak minta, kalau penugasan diperlukan, kami laksanakan kalau ada keputusan, kalau tidak, juga tidak apa,” tegas Buwas. (rah/antara)
