Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai dalam 100 hari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma’ruf Amin belum terasa membawa dampak pada perbaikan iklim berusaha.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani mengatakan, meski sudah ada upaya perbaikan kebijakan namun belum terasa dampaknya pada perbaikan iklim berusaha di Tanah Air.
“Sejauh ini pemerintah pusat sudah memperlihatkan upaya perbaikan dengan task force-task force yang berfungsi untuk debottlenecking realisasi investasi. Namun, ini efektivitasnya sangat minimal terhadap peningkatan investasi dan peningkatan produktivitas ekonomi nasional secara keseluruhan,” ujar Shinta di Jakarta, Jumat (31/1/2020).
Menurut Shinta penyebab utamanya adalah karena kemudahan izin usaha yang ada di pusat belum dibarengi oleh kemudahan perizinan di daerah. “Perbaikan hanya ada pada iklim investasi dan iklim usaha nasional. Belum pada reformasi kebijakan ekonomi dan konsistensi implementasinya di lapangan, termasuk hubungan ke level pemda-pemda,” tegasnya.
Pemerintah, lanjut dia, masih perlu memperbaiki kebijakan yang menyangkut iklim berusaha dan investasi di Indonesia, khususnya mempertegas aturan-aturan pelaksanaannya di lapangan. “Karena pada dasarnya driver untuk perbaikan iklim investasi dan iklim usaha nasional hanya ada pada reformasi kebijakan ekonomi dan konsistensi implementasinya di lapangan, termasuk hingga ke level pemda-pemda,” jelas Shinta.
Dia menambahkan, upaya pemerintah mereformasi kebijakan melalui Omnibus Law juga masih belum selesai dan belum memberikan dampak. Demikian juga dengan kebijakan insentif-insentif investasi karena rasio aplikasi insentif dengan penerima insentif masih rendah sehingga dampak ekonominya juga sangat terbatas.
“Dari sisi sistem juga masih belum ada penyempurnaan yang memadai terhadap OSS, kendala-kendala yang dihadapi pelaku usaha dan investor di lapangan masih relatif sama,” ujarnya.
Ke depannya, tegas Shinta, Omnibus Law harus segera diselesaikan dan dipastikan konsistensi pelaksanaannya di lapangan kalau tidak mau stagnan dengan kondisi iklim usaha yang tidak bersaing.
Sementara itu Bank Indonesia memperkirakan kinerja ekonomi Indonesia terus membaik pada 2020 dan semakin tinggi dalam jangka menengah. BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,1-5,5 persen ditopang bauran kebijakan yang ditempuh BI dan pemerintah.
“Sementara itu, defisit transaksi berjalan akan terkendali dalam kisaran 2,5 persen -3,0 persen Produk Domestik Bruto dengan surplus transaksi modal dan finansial yang tetap besar sehingga mendukung stabilitas nilai tukar rupiah,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Laporan Akuntabilitas Awal Tahun 2020, Jumat (31/12020).
Selama 2019, rupiah mencatat apresiasi sebesar 3,58 persen secara point-to-point. Penguatan rupiah didukung oleh aliran masuk modal asing yang tetap berlanjut dan bekerjanya mekanisme permintaan dan pasokan valas dari para pelaku usaha.
Sejalan dengan itu, kata Perry, inflasi tetap akan terjaga dalam kisaran sasaran yang ditetapkan lebih rendah, yakni 3,0+1 persen. Stabilitas sistem keuangan juga akan tetap terjaga dengan fungsi intermediasi yang membaik.
Dalam jangka menengah, kata Perry, perbaikan ekonomi Indonesia akan meningkat lebih tinggi didukung oleh implementasi reformasi struktural yang konsisten dan terarah. “Sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas perekonomian ke depan,” kata dia.
Pada 2024, BI memperkirakan ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,5-6,1 persen dengan defisit transaksi berjalan menurun menjadi 2,3-2,8 persen PDB. Dan, kata Perry, inflasi tetap terjaga rendah dalam kisaran 2,0-4,0 persen.
Inflasi pada 2019 tercatat 2,72 persen (yoy), lebih rendah dari inflasi tahun sebelumnya. Semua komponen inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tetap rendah. Terkendalinya inflasi inti ditopang oleh ekspektasi inflasi yang terjaga seiring dengan konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga, permintaan agregat yang terkelola, nilai tukar yang bergerak stabil, dan pengaruh harga global yang minimal. (rah/berbagai sumber)
