Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengungkapkan bahwa Fraksi Partai Gerindra awalnya setuju dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya. Namun kemudian fraksinya berubah sikap terkait masalah PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
“Awalnya kan Pansus. Mungkin ada permintaan karena kita kan bagian dari koalisi gitu, ada permintaan kalau tidak salah seperti itu, sehingga akhirnya sikap kita berubah,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2020).
Ketika disinggung siapa yang meminta Fraksi Partai Gerindra berubah sikap terkait masalah Jiwasraya, Fadli enggan mengungkapkan. “Ya enggak tahu permintaan dari siapa,” kilah Fadli.
Namun anggota Komisi I DPR RI ini tidak menyangkal ketika ditanya apakah Presiden Joko Widodo yang memintanya. “Enggak tahu juga saya, kayaknya begitu (Presiden Jokowi),” ujar Legislator asal Dapil Jawa Barat V ini.
Sebagai informasi, sebelumnya Fraksi PKS dan Demokrat DPR telah menyerahkan usulan pembentukan Pansus Jiwasraya ke Pimpinan DPR yang diterima Wakil Ketua DPR, Aziz Syamsuddin. Total anggota DPR yang menandatangani usulan pembentukan Pansus Jiwasraya itu sebanyak 104 orang, 50 orang anggota DPR dari Fraksi PKS dan 54 orang dari Fraksi Partai Demokrat.
“Fraksi PKS, 50 anggota sudah tanda tangan semua,” ujar Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini saat menyerahkan usulan pembentukan Pansus Jiwasraya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (4/2/2020).
Sementara itu, anggota Fraksi Demokrat DPR Herman Khaeron mengatakan seluruh anggota fraksinya yang berjumlah 54 juga sudah menandatangani pembentukan Pansus Jiwasraya. Dia mengatakan Demokrat ingin Pansus Jiwasraya segera dibentuk agar kasus gagal bayar yang dialami perusahaan asuransi pelat merah tersebut tuntas.
“Logikanya, sudah ada tiga panja di tingkat komisi, tentu kita membentuk pansus. Kami semua anggota Fraksi Demokrat 54 sudah tandatangan,” ujar Herman.
Komisi III, VI, dan XI DPR telah membentuk Panja terkait Jiwasraya. Komisi III fokus pada proses penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung. Sedangkan Panja Jiwasraya di Komisi VI DPR mengupayakan penyelamatan dan memulihkan kondisi keuangan perusahaan pelat merah tersebut. Sementara Panja Jiwasraya di Komisi XI DPR untuk menjamin kembalinya dana nasabah perusahaan asuransi pelat merah tersebut.
Wakil Ketua DPR, Aziz Syamsuddin berjanji bahwa pimpinan DPR akan memberikan perhatian terhadap usulan PKS dan Demokrat. “Tentu ini akan menjadi perhatian pimpinan,” kata politikus Partai Golkar itu. (rah/berbagai sumber)
