Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan, permasalahan politik dinasti di Indonesia bukanlah hal paling membahayakan. Menurutnya, pemegang modal yang menyusup di partai politik lebih berbahaya dari politik dinasti.
“Yang saya khawatirkan justru adalah itu (pemberi modal partai), karena apa? Untuk menguasai Indonesia bukan gunakan senjata, tapi cukup kuasai parpol di Indonesia,” ungkap Bamsoet di Jakarta, Senin (17/2/2020).
Politisi senior Partai Golkar itu menegaskan, intervensi pemilik modal terhadap parpol memiliki beragam bentuk. Pemilik modal tak hanya datang dari dalam negeri, tapi juga pemodal asing.
Bamsoet lantas mencontohkan, setiap menjelang pergantian pimpinan parpol baik Munas, Kongres, atau Musyawarah, bisa dilacak siapa saja pemodal yang menyusup ke dalam struktur partai.
“Untuk menguasai Indonesia tidak perlu mengirimkan kapal selam, nuklir, tapi cukup kuasai partai politik yang ada di Indonesia. Intip tiap mereka akan munas, dekati, modalnya, saya enggak yakin sampai, selemah-lemah satu triliunlah,” jelas Bamsoet.
Lebih jauh Bamsoet mengungkapkan bahwa pemilik modal tidak berhenti di partai politik saja. Menurutnya, ada saja yang menginginkan kekuasaan lebih besar, terutama yang menyangkut sisi-sisi strategis negara dan kehidupan banyak orang.
Bamsoet menyebutkan setelah memberikan dana, pemodal itu bakal meminta balas jasa kepada partai. Maka tidak heran jika pejabat publik kerap disetir dengan kemauan pemodalnya. “Kalau mereka masuk ke parpol maka akan masuk parlemen, kuasai pasar, dan mereka bisa mengatur siapa presiden, gubernur dan bupati kita,” ungkapnya.
Karena itu, menurut Bamsoet, politik dinasti masih lebih bermartabat dibandingkan intervensi pemodal. “Kalau saya mengusung anak saya biasa saja, kalau dipilih sama rakyat pun biasa saja,” tegas mantan Ketua DPR ini.
Pernyataan Bamsoet tersebut menanggapi rilis lembaga riset Nagara Institute yang baru didirikan mantan anggota DPR F-NasDem, Akbar Faisal. Lembaga riset tersebut merilis hasil penelitian terkait perpolitikan di Indonesia kini. Penelitian itu menyebut oligarki dan politik dinasti menjadi ancaman terbesar bagi demokrasi Indonesia.
Dari hasil penelitian diketahui sebanyak 17,22 persen hasil pemilihan DPR RI pada Pemilu 2019 memiliki kaitan erat dengan politik dinasti atau 99 dari 575 anggota legislatif memiliki hubungan dengan pejabat publik.
Anggota NasDem menjadi yang paling banyak dengan sebesar 33,90 persen atau 20 dari total 59 kursi F-NasDem di DPR RI memiliki hubungan dengan pejabat publik. Di bawah NasDem, ada PPP dengan 31,58 persen, kemudian Golkar 21,18 persen, Demokrat 18,52 persen, PAN 18,18 persen, Gerindra 16,67 persen, dan PDIP 13,28 persen. (rah/kumparan)
