Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id-Penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia dinilai ekonom senior Faisal Basri tidak memiliki arah yang jelas karena banyak pejabat yang tidak satu suara. Peran pejabat di tingkat pusat dinilai masih tumpang tindih.
“Penanganan pandeminya nggak jelas, siapa yang jadi komandan? Luhut Panjaitan atau Ketua Satgas, atau siapa? Setiap orang bicara,” kritik Faisal Basri dalam diskusi online, Jumat (24/4).
Bahkan, menurutnya, penanganan COVID-19 di Indonesia tidak karu-karuan, mulai dari kebijakan mudik hingga kedisiplinan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
“Saya melihat juga untuk Indonesia, khususnya, sebetulnya kita amat sulit memprediksi Indonesia karena penanganan COVID-19-nya nggak karu-karuan. Kita tidak pernah tahu, serbatanggung, mudik sudah jutaan keluar baru dilarang, PSBB di Jakarta kita lihat, kemarin saya kebetulan wajib ke rumah orang tua macet di Pancoran seperti tidak ada apa-apa,” jelasnya.
Ketidakpastian itu pun membuat ongkos untuk menangani pandemi COVID-19 semakin besar. Sedangkan Indonesia tidak punya cukup kemampuan untuk menahan agar laju pertumbuhan ekonomi tak merosot tajam.
“Jadi kita tidak pernah tahu puncaknya sampai kapan. Dan ongkosnya semakin besar. Dan kita tidak punya kemampuan untuk mem-backup ekonomi kita supaya tidak turun terlalu tajam,” jelasnya.
Bahkan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperlebar oleh pemerintah pun tidak otomatis membuat pemerintah punya dana yang cukup untuk memberi stimulus bagi yang terdampak virus Corona.
“Jangan dilihat defisit APBN pemerintah yang naik 5,8 persen itu sebagai suatu stimulus, tidak. Defisit 5,8 perseb itu lebih disebabkan karena penerimaannya anjlok. Jadi peningkatan belanja itu cuma Rp 73,4 triliun. Penerimaan negaranya anjlok Rp 472 triliun. Jadi praktis tidak ada stimulus sebetulnya kalau dilihat dari magnitude tambahan dari APBN itu,” tambahnya. (wh/dtk)
