Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut total dana penanganan dan pemulihan ekonomi nasional akibat dampak wabah COVID-19 mencapai Rp 641,17 triliun.
“Pemerintah akan melakukan dan mengakselerasi penanganan masalah ekonomi ini,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam keterangan terkait program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Jakarta, Senin (18/5/2020).
Menkeu Sri Mulyani merinci total dana untuk PEN itu di antaranya dukungan konsumsi mencapai Rp 172,1 triliun.
Dana konsumsi ini terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp37,4 triliun, sembako sebesar Rp 43,6 triliun, bantuan sosial di Jabodetabek Rp 6,8 triliun, bansos di luar Jabodetabek Rp 32,4 triliun, kartu Prakerja Rp 20 triliun, diskon tarif listrik Rp 6,9 triliun dan logistik/pangan dan sembako Rp 25 triliun.
Kemudian PEN dalam bentuk subsidi bunga kepada UMKM, dunia usaha dan masyarakat sebesar Rp 34,12 triliun dan insentif perpajakan kepada UMKM, dunia usaha dan masyarakat Rp 123,01 triliun.
Selanjutnya, subsidi bahan bakar nabati untuk program B-30 sebesar Rp 2,78 triluun, kemudian pembayaran kompensasi sesuai audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp 90,4 triliun masing-masing untuk Pertamina Rp 45 triliun dan PLN Rp 45,42 triliun.
Dana PEN lainnya yakni tambahan belanja kementerian/lembaga dan sektoral mencapai Rp 65,10 triliun terdiri dari Pariwisata Rp 3,8 triliun, Perumahan Rp1,3 triliun dan cadangan stimulus fiskal lainnya Rp 60 triliun.
Selain itu, dukungan untuk pemerintah daerah sebesar Rp 15,1 triliun terdiri dari cadangan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp 9,1 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) pemulihan ekonomi Rp 5 triliun, dan penyediaan fasilitas pinjaman ke daerah Rp 1 triliun.
Penjaminan untuk kredit modal kerja baru bagi UMKM sebesar Rp 6 triliun dan Penyertaan Modal Negara (PNM) kepada BUMN total Rp25,27 triliun yakni kepada PLN Rp 5 triliun, Hutama Karya Rp 11 triliun, Bahan Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) Rp 6,27 triliun, Permodalan Nasional Madani (PNM) Rp 2,5 triliun, dan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Rp 500 miliar.
Pemerintah juga memberikan dana talangan (investasi) untuk modal kerja kepada BUMN di antaranya Garuda Indonesia sebesar Rp 8,5 triliun, Perumnas Rp 650 miliar, PT KAI Rp 3,5 triliun, PTPN Rp4 triliun, dan Krakatau Steel Rp 3 triliun sehingga total Rp 19,65 triliun.
Tak hanya itu, pemerintah juga menempatkan dana di perbankan untuk restrukturisasi kredit UMKM sebesar Rp 87,59 triliun tapi angka ini masih akan difinalkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (rah/ant)
