Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pertumbuhan ekonomi di Kuartal II-2020 minus 5,32% dan pandemi Covid-19 yang berdampak serius bagi perekonomian masyarakat menjadi sorotan kalangan DPR.
Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun mengusulkan kepada pemerintah agar biaya listrik masyarakat yang dibebaskan tidak hanya untuk kelompok 450 dan 900 Watt saja mengingat kesulitan ekonomi juga dialami oleh lapisan masyarakat kelas menengah.
“Kalau perlu dibebaskan sampai kelompok listrik yang 1.300 Watt, 1.600 bahkan 2.300 Watt,” kata Misbakhun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/8/2020).
Politisi Partai Golkar itu juga meminta pemerintah membebaskan cicilan motor dan rumah yang masuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sampai yang bernilai Rp 600 juta. Bahkan, Misbakhun pun meminta cicilan mobil berharga di bawah Rp 350 juta dibayarkan oleh negara.
Misbakhun mengakui semua usulannya itu mungkin mengagetkan pihak pemerintah. “Usulan saya ekstrem, saya tidak mengusulkan subsidi listrik, tapi dibebaskan dibiayai oleh negara. Termasuk untuk cicilan motor, misalnya, setahun. Cicilan mobil di bawah Rp350 juta. Termasuk kios, toko,” ujar Misbakhun.
Lebih lanjut Misbakhun mengatakan saat ini kelompok-kelompok menengah baru atau mereka yang baru diangkat jadi manajer junior atau sekelas supervisor, begitu ada krisis, mereka tidak bisa ke kantor kena Program Work From Home (WFH) dan sebagainya. “Uang harian yang mereka terima, misalnya uang jalan, uang konsumsi, uang kehadiran, ini kan mereka tidak dapatkan,” jelas dia.
Kondisi tersebut, kata Misbakhun, mengakibatkan take home pay mereka tergerus. Sementara usaha korporasi atau tempat mereka bekerja juga mengalami permasalahan sehingga tidak bisa membayar bonus, tidak bisa melakukan penjualan karena sektor otomotif terdampak, termasuk produksi terdampak.
“Inilah kalau menurut saya program ini harus dibangun, karena apa? Pemberian PKH (Bantuan Program Keluarga Harapan) untuk kelompok masyarakat miskin, sembako murah, kemudian bantuan tunai yang terbatas itu, menurut saya masih belum bisa menjadi penyelamat dan bantalan turunnya ekonomi itu,” beber Misbakhun.
Lebih jauh Misbakhun menilai saat ini hanya pemerintah yang bisa menyelamatkan kondisi krisis karena memiliki kemampuan dengan berbagai perangkat yang dimiliki. Dia mencontohkan untuk sumber pendanaan bagi berbagai program yang dia usulkan tersebut, misalnya pemerintah menerbitkan surat utang yang kemudian dibeli oleh Bank Indonesia (BI).
“Saat ini pemerintah harus mulai mendetailkan bahwa program yang dibuat harus mulai terarah, fokus dan menjadi alat navigasi mengatasi masalah. Saya melihat ada kesenjangan bahwa antara program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) dengan realitas permasalahan ini kan sering tidak nyambung,” terang Misbakhun.
Misbakhun kemudian mencontohkan, program untuk korporasi sebesar Rp 53 triliun, sepenuhnya untuk BUMN. Sementara penyelamatan korporasi swasta yang selama ini menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi justru tidak ada.
Secara terpisah, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani meminta pemerintah agar mempercepat implementasi kebijakan stimulus perekonomian seperti menyebar bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat.
“Kadin mengharapkan pemerintah mempercepat implementasi kebijakan bagi dunia usaha dan UMKM, juga belanja anggaran pemerintah agar diperbesar dan dipercepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan guna menjaga daya beli masyarakat pemberian BLT dan program Pra Kerja harus segara dipercepat,” imbau Rosan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/8/2020).
Hal lain yang juga sangat penting untuk diperhatikan adalah penyaluran kredit modal kerja bagi UMKM dan mikro yang harus segera dilakukan agar dampak pandemi terhadap pengangguran dan perekonomian tidak semakin dalam. “Untuk mengurangi kontraksi yang sangat besar di kuartal III 2020, karena apabila tidak segera direalisasikan maka proses recovery akan semakin panjang,” tambah Rosan. (rah/berbagai sumber)
