Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS Nevi Zuairina mendesak pemerintah mempercepat penyaluran berbagai insentif dan bantuan terutama bagi UMKM yang terdampak pandemi COVID-19.
Menurut Nevi, pada momen Hari UMKM Nasional yang diperingati setiap 12 Agustus 2020, pemerintah harus mempercepat realisasi penyaluran bantuan UMKM terutama yang terdampak COVID-19. Ia mengingatkan bahwa berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah minus 5,32 persen pada kuartal II 2020.
“Merosotnya perekonomian nasional ini sangat memukul UMKM yang selama ini menopang perekonomian nasional. Sumbangan UMKM terhadap perekonomian Indonesia menyerap hingga 89,2 persen dari total tenaga kerja, menyediakan hingga 99 persen dari total lapangan kerja dan menyumbang 60,34 persen dari total PDB nasional,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (12/8/2020).
Nevi menyayangkan performa UMKM yang sangat berpotensi besar ini belum menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Ia mengetahui bahwa pemerintah telah menganggarkan Rp123,46 triliun untuk bantuan UMKM terdampak, namun realisasinya hingga 21 Juli 2020, penyaluran bantuan UMKM terdampak COVID-19 tercatat baru 9,59 persen dari target Rp123,46 triliun.
“Program bantuan bagi UMKM ini sebenarnya sudah masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional, tapi realisasi penyalurannya masih sangat lambat. Pemerintah perlu segera percepat belanja pemerintah dan pencairan BLT,” kata Nevi.
Sebelumnya, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan meminta pemerintah memastikan pelaksanaan stimulus dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berjalan dengan optimal sebelum kembali menggulirkan stimulus tambahan ke depan.
“Kita perlu mengevaluasi dulu dari penerapan yang sudah berjalan sekitar enam bulan terakhir. Apa saja kendala di lapangan dan bagaimana sebaiknya menanggulangi kendala tersebut agar program yang selanjutnya bisa tepat sasaran dan membantu masyarakat,” katanya.
Pingkan mencontohkan bantuan langsung tunai (BLT) yang penyalurannya masih bermasalah karena pendataan yang tumpang tindih pada April lalu. Menurut dia, masih banyak pemerintah daerah yang masyarakatnya belum memahami prosedur penyaluran maupun pendataan.
Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp123,47 triliun untuk sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Insentif tersebut dipercaya akan mempercepat pemulihan ekonomi nasional imbas dampak pandemi Covid-19.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi dukungan UMKM sudah mencapai Rp32,5 triliun hingga Agustus 2020. Dukungan tersebut antara lain berupa subsidi bunga kredit mulai mulai dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga kredit ultra mikro.
“Dana UMKM tersebut terdiri berbagai macam program berbeda-beda. Dalam sisi penggunaan, subsidi bunga dari total subsidi yang diberikan ke peminjam UMKM, KUR, kemudian untuk para peminjam (kredit) ultra mikro,” ujarnya di Jakarta, Selasa (11/8/2020). (rah/berbagai sumber)
2 Komentar