Pemerintah Butuh Rp75 Triliun untuk Vaksin COVID-19

Peneliti meriset pembuatan vaksin Merah Putih di Bio Farma. (Foto: Antara)
banner 678x960

banner 678x960

Daftar Donatur Palestina



JAKARTA, hajinews.id – Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ariyo DP Irhamna menyebutkan pemerintah harus menyiapkan anggaran sebesar Rp75 triliun untuk pengadaan vaksin COVID-19.

“Di sini saya coba hitung secara sederhana ya biaya untuk vaksin COVID-19 karena Pak Presiden mewacanakan tahun depan sudah ada vaksin di Indonesia,” ujar Ariyo di Jakarta, Kamis (3/9/2020).

Bacaan Lainnya
banner 678x960

banner 400x400

Menurut Ariyo perkiraan biaya Rp75 triliun tersebut dibuat berdasarkan harga vaksin dari Sinovac yaitu sekitar 30 dolar AS per orang, maka dengan menggunakan kurs Rp14.000 harga vaksin per orang adalah sekitar Rp400 ribuan.

Ariyo menyatakan jika pemerintah ingin mencapai standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) maka vaksin harus diberikan kepada 70 persen dari jumlah penduduk Indonesia. “Berarti harus ada sekitar 170 juta penduduk yang divaksin jadi total anggarannya kurang lebih Rp75 triliun,” ujarnya.

Di sisi lain Ariyo menuturkan biaya Rp75 triliun belum termasuk untuk logistik, tenaga medis, dan berbagai keperluan lain yang pendukung pengadaan vaksin. “Ini masih kasar karena belum menghitung biaya logistik, tenaga medis, dan lain yang masuk cost dalam vaksin,” katanya.

Lebih lanjut Ariyo menyebutkan pemerintah menyiapkan anggaran untuk penanganan kesehatan dalam RAPBN 2021 sebesar Rp25,4 triliun atau lebih kecil dari 2020 yaitu Rp87,55 triliun.

Anggaran Rp25,4 triliun akan digunakan untuk pengadaan vaksin COVID-19, imunisasi, sarana prasarana, laboraturium, penelitian dan pengembangan, serta cadangan bantuan iuran BPJS. “Ini tentu mungkin belum masuk ke anggaran tapi seharusnya sudah ada karena Presiden sudah merencanakan itu untuk tahun depan,” tegasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan sudah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan vaksin COVID-19. Anggaran tersebut diambil dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN) khususnya klaster kesehatan yang penyerapannya masih lambat.

Dia memperkirakan anggaran sebesar Rp 23,3 triliun sebagai usulan pemanfaatan program kesehatan. Pada usulan ini salah satunya dialokasikan untuk pengadaan vaksin COVID-19.

“Dari sisi anggaran dari 2020 yang melalui anggaran kesehatan belum terserap itu dicadangkan untuk vaksin dan untuk tahun depan kita akan mencadangkan. Kalau untuk angkanya, vaksin saya belum tau, harganya belum tahu, jadi nggak tahu angkanya. Namun kita cadangkan berdasarkan estimasi saja,” kata Sri Mulyani dalam video conference, Jakarta, Senin (10/8/2020). (rah/berbagai sumber)

 

banner 800x800

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *