Daftar Donatur Palestina
Jakarta, Hajinews.id,- Ribuan buruh dan mahasiswa kemarin telah melancarkan protes dan meminta Omnibus Lawa atau RUU Ciptakerja yang baru disahkan DPR agar segera dicabut, karena sarat perlakuan zalim di dalamnya. Bahkan dianjurkan melakukan pembangkangan masal.
Ahli Hukum UGM, Zainal Arifin Mochtar mengungkapkan bahwa RUU Cipta Kerja dibuat dengan proses formil yang bermasalah. Selain itu substansi materiilnya juga begitu banyak catatan.
“Proses formilnya itu dibuat tanpa partisipasi publik, tanpa aspirasi, aspirasi itu ditutup hanya pihak tertentu yang didengarkan. Ini mirip orang bikin skripsi tinggal cari data saja,” terangnya dalam konferensi pers virtual yang digelar Fakultas Hukum UGM, Selasa (6/10/2020).
Selain itu, cacat formil ini bisa diperpanjang lagi. Ia menyebut saat paripurna itu draf UU Cipta Kerja tidak dibagikan pada anggota yang hadir.
“Saat paripurna itu hanya cek kosong aja. Beberapa anggota DPR kemarin tidak dapat drafnya. Tiadanya risalah rapat dan tidak dibagikannya draf, kontrol akan sulit,” katanya.
Lebih lanjut, kekhawatiran mengenai UU Cipta Kerja ini belum usai. Menurutnya, UU ini juga rawan disusupi pasal-pasal pesanan saat dilakukan sinkronisasi.
“Ini seperti di UU Pemilu, itu terjadi ada penambahan pasal di situ,” lanjutnya. (dbs)
1 Komentar