Daftar Donatur Palestina
Jakarta, Hajinews.id – Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) memberikan catatan terkait satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam memimpin Indonesia. Sejauh ini, belum ada prestasi dan janji-janji yang belum terealisasi, sehingga PA 212 menyarankan sebaiknya Jokowi-Ma’ruf mundur secara terhormat.
“Jika memang merasa tidak mampu saran saya sebaiknya mundur secara terhormat,” ujar Ketua Umum PA 212, Slamet Maarif, baru-baru ini.
Lebih lanjut dia mengatakan,bahwa Presiden Jokowi antikritik dan dan tidak mau membuka pintu dialog dengan pengunjuk rasa, memaksakan undang-undang yang ditentang umat Islam seperti Haluan Ideologi Pancasila, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Omnibus Law.
Kemudian, pelemahan KPK begitu tampak, pengelolaan pemerintahan gagal, pertumbuhan ekonomi drastis turun, dan gejala Islamopobia begitu tampak. Masuk tahun keenam mulai antikritik (yang berbeda sikap disikat habis).
“Dominasi kaum minoritas atas warga Indonesia asli tak bisa dipungkiri sehingga mengarah rakyat jadi budak di negara sendiri,” katanya.
Juru Bicara PA 212 Novel Bamukmin menambahkan, bahwa selama pemerintahan Jokowi dalam periode kedua ini terbilang buruk.
“Catatan sudah pastinya semua rakyat sudah tahu akan memberikan rapor kebakaran yang isinya hampir merah semua, bahkan sudah menuju kebangkrutan, dan krisis di segala bidang yang makmur, dan sukses hanya para cukong,” kata Novel Bamukmin.
Menurutnya, resesi ekonomi tak bisa terelakkan karena jumlah utang dalam pemerintahan Jokowi terbanyak dalam sejarah Indonesia. Indonesia bahkan masuk dalam 10 besar negara dengan utang terbesar di dunia.
Belum lagi, diutarakannya, masalah hukum paling amburadul dalam sejarah. Dia menyebut partai Jokowi, yakni PDIP sebagai partai paling terkorup, dan juga diduga kuat sudah terpapar PKI gaya baru.
“Dengan puncaknya RUU HIP yaitu mau menjadikan Pancasila menjadi Ekasila. Dan sudah terbukti inisiatornya dilaporkan, namun tidak diproses sampai saat ini,” ujarnya.
Serta, Undang-Undang Cipta Kerja yang disebutnya belum final, tapi sudah menjadi undang-undang. Kemudian disebutnya buruknya penyelenggaraan pemilu 2019 yang mengakibatkan lebih dari 700 petugas KPPS wafat. (mh)
1 Komentar