Daftar Donatur Palestina
Hajinews – Amnesty International Indonesia menilai Indonesia mengalami kemerosotan dalam aspek penegakkan hukum, hak asasi manusia, serta demokrasi.
“Negara ini sekarang mengalami satu krisis HAM, ini baru permulaan sebenarnya. Saya khawatir di tahun-tahun yang akan datang, di 2021, 2022, ini akan mengantarkan Indonesia ke dalam krisis HAM yang lebih jauh,” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dikutip dari tayangan akun Youtube LP3ES, Kamis (10/12/2020).
Salah satu hal yang dinilai menonjol di tahun ini adalah terhambatnya kebebasan berpendapat, baik dengan cara jeratan hukum maupun intimidas
Contoh pembatasan kebebasan berpendapat itu misalnya, pemblokiran internet di Papua serta masih adanya 35 tahanan politik di Maluku dan Papua.
Kemudian, Usman juga menyinggung soal kekerasan polisi saat mengamankan aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja.
Dari hasil verifikasi yang dilakukan, Amnesty menemukan ada 43 insiden kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di berbagai daerah selama 6-10 November 2020.
Menurut Amnesty, pembatasan kebebasan sipil memang tak lepas dari peran aparat keamanan yang menguat.
“Di tahun ini banyak sekali tindakan kepolisian yang berlebihan di dalam menyikapi perdebatan di ruang publik, baik itu di ranah offline maupun maya,” ujarnya.
Di sisi lain, Usman mengatakan, satu-satunya praktik demokrasi yang belum merosot adalah penyelenggaraan pemilihan umum, baik Pemilu 2019 maupun Pilkada Serentak 2020.
Namun, masih dalam kehidupan politik, kebebasan beroposisi dari partai politik di parlemen dinilai hampir tidak ada. Kelompok oposisi yang muncul pun, menurut Usman, mendapatkan represi.
“Mahasiswa menjadi aktor oposisi kembali dalam lanskap politik nasional, begitu pula ada beberapa kelompok masyarakat, seperti Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI), tapi juga mendapat represi yang cukup serius dengan penangkapan yang berlebihan,” tutur Usman.
Sumber : kompas
1 Komentar