Daftar Donatur Palestina
Hajinews – Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat untuk menyampaikan masukan dan kritik. Pemerintah menilai kritik diperlukan agar pembangunan lebih terarah.
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat, Rachland Nashidik, menilai pernyataan tersebut kosong.
“Malas jawabnya. Kita tahu itu pernyataan kosong. Kita semua bisa dengan mudah menemukan banyak bukti bahwa ini adalah pemerintahan yang anti-ktitik. Saking banyaknya bukti-bukti itu sampai kita semua menjadi banal dan menganggapnya biasa,” kata Rachland kepada wartawan, Rabu (10/2).
Soal buzzer yang disebut bisa menyerang pengkritik pemerintah, Rachland menilai buzzer adalah istilah netral.
“Buzzer sebenarnya istilah yang netral saja. Yang soal adalah bila buzzer diselenggarakan oleh alat negara, dilengkapi peralatan sadap dan beroperasi dengan duit dari pajak rakyat, termasuk untuk menginteli hidup pribadi oposisi dan mengeksposnya di publik. Kita semua tahu bahwa di masa pemerintahan ini, anggapan tentang buzzer itu hidup di alam pikiran publik–meski sulit membuktikannya,” kata Rachland.
Seperti diberitakan sebelumnya, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, menyebut kritikan dan masukan dianggap seperti jamu.
“Sebagai negara demokrasi, kebebasan pers merupakan tiang utama untuk menjaga demokrasi tetap berlangsung. Bagi pemerintah, kebebasan pers adalah sesuatu yang wajib dijaga dan bagi pemerintah kebebasan pers, kritik, saran, masukan itu seperti jamu, menguatkan pemerintah. Dan kita memerlukan kritik yang terbuka, kritik yang pedas, kritik yang keras karena dengan kritik itulah pemerintah akan membangun lebih terarah dan lebih benar,” kata Pramono melalui kanal YouTube Sekretariat Kabinet, Selasa (9/2). (dbs).
