Daftar Donatur Palestina
Hajinews – Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) menyesalkan adanya polemik 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak memenuhi syarat tes wawasan kebangsaan (TWK) alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
PGI menilai, 75 pegawai KPK yang tak lulus TWK ini sudah menjadi target untuk disingkirkan. Karena banyak indikasi yang menunjukan hal itu.
“Tes wawasan kebangsaan yang kita harapkan, kalaupun ada itu adalah untuk meningkatkan dan memperbaiki wawasan kita semua tapi yang terjadi dengan tes ini malah dipakai alat untuk menyingkirkan orang-orang yang secara objektif, sangat berdedikasi memiliki integritas yang tinggi dibuktikan dari kinerja mereka selama ini,” kata Sekretaris Umum PGI, Gomar Gultom kepada awak media, Jumat (27/5).
Hal ini disampaikan Gomar usai bertemu dengan penyidik senior KPK, Novel Baswedan. Dia mengakui, banyak pegawai KPK yang dipecat mendapat nilai baik dalam kinerjanya.
“Kami dapat informasi dalam perjumpaan hari ini beberapa dari mereka dalam tiga tahun terakhir ini mendapat nilai A dari kinerjanya. Oleh karena itu kita juga bertanya-tanya ketiga diantara mereka sedang menangani kasus-kasus yang lumayan signifikan ada apa di balik ini semua,” ucap Gomar, sebagaimana dilansir Jawapos (29/5).
Transparansi kepada publik
Dia meminta Pimpinan KPK hingga Badan Kepegawaian Negara (BKN) bisa membuka hasil TWK para pegawai KPK. Hal ini sebagai bentuk transparansi kepada publik, agar polemik alih status KPK segera terselesaikan.
“Apalagi Presiden sudah mengatakan bahwa ini tidak boleh tes ini dipakai untuk menseleksi siapa yang lulus dan siapa yang tidak lulus menjadi ASN. Kita menjadi bertanya-tanya, siapa sebetulnya kepala negara sekarang di negara ini,” cetus Gomar.
Dia mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal kinerja KPK. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat kinerja pemberantasan korupsi.
“Karena kita tidak tahu langkah-langkah apalagi yang dilakukan oleh siapapun yang punya kepentingan dibalik itu semua, untuk menggerogoti lembaga negara yang secara serius mengawal tercapainya tujuan untuk mensejahterakan masyarakat,” tegas Gomar.
Pelemahan KPK
Dalam kesempatan ini, penyidik senior KPK Novel Baswedan menegaskan, penyingkiran 75 pegawai KPK bukan hanya kepentingan para pegawai KPK. Menurut Novel, jika hal ini merupakan bagian dari pelemahan, sehingga perlu dukungan dari berbagai pihak, sehingga tindakan pelemahan ini tidak bisa dibiarkan.
“Kalau ternyata ini adalah pelemahan atau upaya tahap akhir untuk melemahkan KPK tentu kita tidak boleh membiarkan,” cetus Novel.
Menurut Novel, dukungan dari berbagai kalangan sangat dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang baik. Dia khawatir kerja-kerja pemberantasan korupsi akan tidak baik lagi ke depannya, jika hal ini dibiarkan.
“Semoga dukungan dari semua pihak dalam hal ini PGI mendapatkan suatu respon yang baik dan bisa menjadi pemicu untuk masyarakat-masyarakat dan semua pihak memberikan dukungan yang sangat penting, yang menurut saya ini kesempatan akhir, saya khawatir kalau ini dibiarkan terjadi maka harapan kita untuk memberantas korupsi dengan baik akan jauh dari apa yang diinginkan,” pungkas Novel.(dbs)
