Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, Hajinew — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak awal sangat jelas bahwa seluruh vaksinasi harus gratis bagi masyarakat. Dalam program vaksinasi pemerintah menargetkan 180 juta masyarakat atau 70 persen populasi penduduk dapat mengakses vaksin tersebut.
“Program vaksinasi pemerintah ini berjalan baik bahkan arahan presiden meminta ada percepatan. TNI dan Polri sekarang banyak membuka sentra vaksinasi, kami di BUMN juga pernah membuka beberapa sentra vaksinasi BUMN,” ujar Erick saat wawancara dengan media televisi CNN Indonesia pada Jumat (16/7) malam.
Pun dengan program vaksinasi gotong royong. Erick mengatakan program VGR juga gratis bagi masyarakat yang bekerja pada perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar dalam program tersebut. Gagasan ini, ucap Erick, merupakan bentuk dukungan swasta yang membantu pemerintah dalam penanganan positif dengan membeli dan memberikan secara gratis kepada seluruh pegawainya.
“Tentu ini hal yang positif dan karena itu pemerintah melihat program ini baik, tapi ini semua gratis ya, tidak ada yang berbayar,” ucap Erick.
Erick mengatakan vaksinasi pemerintah maupun vaksinasi gotong royong merupakan upaya Indonesia dalam mempercepat vaksinasi guna mendapatkan kekebalan komunal. Seperti program vaksinasi gotong royong, Erick menegaskan vaksinasi gotong royong untuk individu pun gratis bagi para karyawan. Perbedaan hanya terletak mekanisme di lapangan.
“Dalam beberapa kali wawancara, tidak yang pernah buat pernyataan vaksinasi berbayar terutama dari saya, kita bicara kontesnya gotong royong,” ungkap Erick.
Kata Erick, rapat koordinasi lintas kementerian ingin memperluas akses vaksinasi gotong royong terhadap para individu yang perusahaannya tidak terdaftar dalam program tersebut. Erick menyebut hal ini sebagai langkah positif dalam percepatan vaksinasi, terlebih BUMN memang mendapat penugasan dalam pelaksanaan program vaksinasi gotong royong untuk individu.
“Salah satunya pemikiran (VGR) untuk individu bisa reimburse kepada perusahaannya karena itu kita buka dulu hanya di 8 klinik Kimia Farma, kita tidak langsung besar-besaran karena prosesnya harus benar, kita harus cek juga yang datang benar nggak individu yang dijamin perusahaan. Hal itu yang kita ingin pastikan,” lanjut Erick.
Erick menambahkan program vaksinasi gotong royong untuk individu telah diputuskan ditunda terlebih dahulu. Dalam rapat koordinasi yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Komisi IX DPR meminta adanya perbaikan peraturan menteri kesehatan (permenkes) tentang pelaksanaan vaksinasi gotong royong untuk individu.
“Bapak presiden sendiri jelas sudah bicara bahwa vaksinasi berbayar tidak ada, tidak ada bicara vaksinasi gotong royong disetop, tapi vaksinasi berbayar tidak ada,” ucap Erick.
Erick menambahkan program vaksinasi gotong royong juga menggunakan jenis vaksin Sinopharm dan CanSino yang berbeda dengan program vaksinasi pemerintah yang menggunakan Sinovac dan AstraZeneca. Erick juga membantah isu penggunaan vaksin hibah untuk program vaksinasi gotong royong.
“Vaksin sumbangan dipakai, tidak mungkin lah. Tidak pernah dibicarakan jadi vaksinasi gotong royong, bahkan vaksin sumbangan Sinopharm dari UEA tidak pernah kita taruh di BUMN. Itu jelas itu untuk difabel, kan rakyat Indonesia yang difabel juga harus diperhatikan,” kata Erick menambahkan.(dbs)
