Daftar Donatur Palestina
Jakarta, Hajinews.id – Peneliti dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng membongkar soal anggaran penanganan Covid-19 dan kaitannya dengan utang serta ekonomi Indonesia yang tak membaik.
Di akhir-akhir pembahasannya, Salamuddin Daeng menyindir bahwa dana penanganan Covid-19 ini habis tapi tak tahu siapa yang makan.
Hal itu ia bahas dalam tulisannya yang berjudul “Ke Mana Dana Covid-19 Mengalir, Ekonomi Kok Loyo?” yang diterbitkan di RMOL pada Minggu, 15 Agustus 2021.
Awalnya, Salamuddin menyinggung data Kementerian Keuangan bahwa total anggaran untuk penanganan Covid-19 pada tahun 2020 mencapai Rp 677,2 triliun.
Dana tersebut, katanya, digunakan untuk berbagai keperluan yang dikait-kaitkan dengan Covid-19. Salamuddin menyindir bahwa di masa ini, semua memang bisa dikaitkan dengan Covid-19.
“Maka jadilah negara Covid-19 atau ekonomi Covid-19 (ekocov). Anggaran Covid-19 akan semakin membesar setiap tahun, sampai 2025 mendatang,” katanya.
Selanjutnya, Salamuddin mempertanyakan: Dari mana datangnya anggaran tersebut dan bagaimana pemerintah bisa punya uang sebesar itu?
Ia menjawab, bahwa uang itu didapatkan dari hasil utang, menjual surat utang pemerintah.
Salamuddin merinci bahwa Sepanjang tahun 2020, utang pemerintah bertambah Rp 1.190 triliun, meningkat sebesar 199 persen lebih dibandingkan tahun sebelumnya sebelum Covid-19 datang.
Menurutnya, sepanjang sejarah bangsa Indoenesia, Pemerintah belum pernah mengambil utang sebesar ini hanya dalam setahun.
“Itu kira kira hampir setara dengan 2 kali utang 30 tahun pemerintahan Suharto dengan tingkat pengukuran kurs saat ini,” ungkapnya.
Salamuddin membeberkan bahwa sebagian besar utang itu diberikan oleh Bank Indonesia (BI).
Adapun BI mendapatkan uang dnegan menjadi makelar terbesar menjual surat utang pemerintah. Pemerintah dapat uang, BI dapat untung.
“Harus dicatat bahwa utang pemerintah kepada BI selaku makelar penjualan surat utang pemerintah ini masih diangsur oleh APBN sampai dengan saat ini, dan belum tau sampai kapan bisa lunas,” ungkapnya.
Salamuddin menyindir bahwa uang itu konon digunakan untuk segala keperluan yang berkait dengan Covid-19, membiayai rumah sakit, dan lain-lain.
Namun, kata Salamuddin, anehnya semua itu tak membawa dampak pada ekonomi.
Bahkan, Indonesia mengalami resesi selama 4 kwartal berturut turut sepanjang tahun 2020 ekonomi Indonesia negatif.
“Dana Covid-19 tidak sampai pada sasaran dan tujuan. Dana habis tapi tak berasa. Dana habis tapi tak tau siapa yang makan,” tandasnya.
Salamuddin pun menegaskan bahwa ekonomi yang tak maju meski dana sudah digelontorkan disebabkan, salah satunya, oleh masalah transparansi dana covid. Ia menilai, mestinya penggunaan dana ini telah ter-digitalisasi secara penuh.
“Siapa terima berapa? Pasien terima berapa? Rumah sakit terima berapa? Pasien covid terima berapa ? Perusahaan vaksin terima berapa? Petugas pelaksana protokol kesehatan terima berapa? Semua mestinya secara kasat mata, sekali ketik di Google langsung publik tau,” katanya.
