Daftar Donatur Palestina
Jakarta, Hajinews.id- Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade, menilai aksi Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, memarahi sejumlah pegawai bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) terkait penyaluran bantuan sosial (bansos), sebagai politik pencitraan ala film drama Korea (drakor).
Menurutnya, politik drakor itu terindikasi karena Kemensos sebelumnya telah mengirimkan surat resmi ke empat bank yang tergabung di dalam Himbara. Surat berisi permintaan pemblokiran sejumlah rekening di titik-titik lokasi permasalahan bansos dalam rangka proses perbaikan data.
Masalah Bansos, Risma Diminta Tak Cuma Marah-marah
Andre yang juga menjabat Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, menduga Risma mendatangi titik-titik lokasi itu, sehingga kemarahan Risma tidak spontan.
“Jadi empat bank Himbara menerima surat sebenarnya dari kemensos. Surat itu ditandatangani Direktur Jaminan Sosial Keluarga [Kemensos] Rahmat Kusnadi. Beliau yang meminta agar diblokir bansos itu karena butuh perbaikan data di titik-titik itu yang diminta oleh Kemensos. Diduga titik-titik itu yang didatangi Bu Risma,” kata Andre dalam Rapat Dengar Pendapat dengan PT RNI, PT BNI, dan PT BTN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9).
“Terjadilah pencitraan drama Korea, drakor begitu lho,” imbuhnya.
Andre menduga langkah tersebut dilakukan Risma untuk menunjukkan sikap seolah-olah membela rakyat. Padahal, ia kembali berkata, langkah yang dilakukan Risma tersebut hanya sebatas politik pencitraan drakor.
“Seakan-akan ada menteri marah-marah sama pejabat bank untuk bela rakyat, padahal kementeriannya kirim surat suruh bank ini ngeblokir. Itu namanya pencitraan drama Korea,” katanya.
Dia berkata, politik pencitraan drakor yang dimainkan Risma dan Kemensos tak berhenti sampai di situ. Menurutnya, politik pencitraan itu kemudian dilanjutkan dengan mengirimkan surat ke bank yang tergabung dalam Himbar untuk meminta pembukaan pemblokiran rekening nasabah.
“Setelah drakor marah-marah dilakukan, Kemensos kirim surat lagi suruh buka blokir itu. Kalau tadi tukang blokir itu namanya Rahmat Kusnadi, tukang buka blokir itu dengan jabatan sama Heri Kristanto, Direktur Jaminan Sosial Keluarga”.
“Datanya ada, enggak mungkin bank berani buka blokir kalau tidak ada perintah,” tambahnya.
Andre mempertegas pernyataanya ini dengan mengunggah kembali video di akun twitternya, @andre_rosiade.
Dilansir CNNIndonesia.com Kepala Biro Humas Kemensos Hasyim serta Kepala Bagian Publikasi dan Pemberitaan Kemensos Yani untuk meminta respons terkait tudingan Andre ini melalui aplikasi pesan pendek.
Namun, dua pejabat Kemensos tersebut belum merespons hingga berita ini diturunkan. Risma memang kerap meluapkan emosi kala melihat temuan kendala penyaluran dan distribusi bansos dalam beberapa kali inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan.
Mulai dari pendamping penerima bansos hingga pejabat bank pernah jadi sasaran luapan amarahnya. Terbaru, Risma marah saat mengetahui sejumlah kartu penerima bansos diblokir pihak bank di Riau.
Selain itu, Risma juga meluapkan emosinya saat mendapati pemotongan bansos di Tangerang pada Juli 2021, temuan bansos macet sebulan di Tuban pada Juli 2021, temuan 8 ribu bansos PKH belum tersalur di Jember pada Agustus 2021, serta temuan rekening penerima bansos terblokir di Riau pada Agustus 2021.
