Daftar Donatur Palestina
Demikian juga, secara rasional politik bahwa DPT secara nasional seluruh Indonesia adalah 192,8 juta orang terkonsentrasi di Pulau Jawa sekitar sebanyak 110,6 juta orang.
Sementara itu di luar Pulau Jawa adalah, 8 juta orang di Sumatera Utara.
Dengan demikian diperlukan kecerdasan dan pemahaman rasional politik yang sesuai dengan basis politik pendukung dalam mengusung bakal calon Presiden RI.
Dalam hal kemampuan memahami rasional politik ini dapat saja berdasarkan angka statistik secara kuantitatif konstituen Pemilu sebagai pertimbangan partai politik dan ataupun koalisi partai mengusung calonnya, ini adakalanya masih banyak partai politik yang masih ragu serta tidak solid terhadap koalisi antar partai.
Demikian juga basis massa atau pemilih militan, baik yang rasional maupun irrasional dalam menentukan pilihan politiknya terhadap demokrasi kekuasaan baik eksekutif maupun legislatif dari 110,6 juta, ini mesti menguasai dan memilik kecerdasan politik dan daya tarik untuk dipilih dan diusung pada wilayah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur.
Hal ini juga termasuk cara, strategi dan praktik politik irrasional dapat saja berlangsung secara masif, bahkan karena kondisi kehidupan masyarakat yang relatif sangat sulit membedakan serta tidak kecil kemungkinan berlakunya praktik “money politics”, yang selama ini dilaksanakan dan juga tidak memiliki kemampuan mengatasi, mencegah serta penegakan hukum terhadap pelanggaran untuk menindaknya oleh para lembaga pelaksana serta pengawas pesta demokrasi Pemilu.
Bahkan praktik ini akan tetap ada pada sampai dengan Pemilu akan datang tahun 2024.
Sesungguhnya pelanggaran serta praktik “money politics” tidak terlepas dari pada oligarki politik dan ekonomi yang sangat menguasai politik kekuasaan, baik eksekutif maupun legislatif, yang secara nyata dinyatakan sebagai petugas partai ataupun kaki tangan para oligarki yang mengatur berbagai kebijakan penting baik ekonomi maupun politik, serta keputusankeputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Sejauh itu kepentingan kapitalisasi atau modal politik yang diberikan oleh para oligarki dan penguasa politik yang saling memiliki ketergantungan.
Pada dasarnya realitas serta kondisi demokrasi politik dalam konstelasi nasional tidak terlepas dari kepemimpinan organisasi politik yang sangat akrab dengan kemampuan finansial yang demikian besar dan tinggi, disebabkan mesti menguasai kondisi kehidupan rakyat yang sangat variatif dan serta rentangan jejang perbedaan kehidupan riil yang masih tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran serta kondisi riil kehidupan ekonomi yang tidak stabil dan sulit.
Bahkan rata-rata tingkat kesejahteraan yang masih rendah.
Demikian juga, Anies Rasyid Baswedan (ARB) menjadi Presiden RI, tidak terlepas dari mekanisme demokrasi partai politik, sehingga dapat saja sebagai petugas partai dan atau mesti memenuhi kepentingan dan keinginan dari pada oligarki.
Menurut Robert Michels (1962), oligarki menerapkan “the iron law oligarchy” yaitu kekuasaan segelintir orang terhadap masyarakat luas, tidak dapat dielakkan terhadap organisasi.
Dalam hal ini dipertegas terhadap kekuasaan dalam organisasi politik.
Anies secara realitas politik diasumsikan akan merubah “status quo politics” kekuasaan, secara rasional dan irrasional pemilih potensial untuk menjadi “real” Presiden RI sangat besar keputusannya pada pemilih di Pulau Jawa sebagai suara mayoritas.
