Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id – Hingga saat ini pembangunan di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur masih bersumber dari APBN.
Hal tersebut lantaran belum ada investasi yang terealisasi di mega proyek tersebut.
Dilansir dari Kontan, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Analisis Kebijakan Indonesia (DPP AAKI), Trubus Rahadiyansyah menilai pembangunan IKN Nusantara berpotensi akan mangkrak jika hanya mengandalkan anggaran dari APBN.
Bahkan menurutnya, jika dalam waktu dekat pemerintah belum menemukan investor, ia menyarankan agar mega proyek IKN ditunda sementara.
“Karena pembangunan IKN awalnya dibangun karena sifatnya Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), jika semata-mata menggunakan APBN potensi mangkraknya sangat besar,” ungkap Trubus, Kamis (4/5).
Lebih lanjut, kata Trubus, pembangunan IKN dapat berdampak terhadap penurunan pelayanan publik jika pemerintah memaksakan pembangunan IKN menggunakan APBN.
“Kita harus ingat bahwa dana APBN juga digunakan untuk pembangunan pelayanan publik yang lain seperti kesehatan dan pendidikan selain IKN,” ungkap Trubus.
Trubus menilai, fakta bahwa belum adanya realisasi investasi dari investor ini menunjukan bahwa proyek IKN memang tidak menarik perhatian mereka.
Untuk itu, kata Trubus, pemerintah lebih baik meninjau ulang kelanjutan proyek IKN.
Hal ini dibutuhkan agar kerugian yang bersumber dari APBN tidak semakin lebar, dan memperkecil peluang pemerintah kembali berhutang.
Terkait sudah adanya payung hukum dalam hal ini UU IKN, UU IKN dapat dibatalkan jika memang ada keadaan yang memaksa.
Salah satu halnya yaitu kurangnya anggaran untuk pembangunan.
“UU sifatnya kan payung hukum dan menjadi sebuah kebijakan, tapi kebijakan itu harus melihat kondisi riil yang ada,” imbuh Trubus.
Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, hingga saat ini belum ada investasi yang terealisasi di Ibu Kota Nusantara.
Menurutnya, pembangunan di IKN semuanya masih bersumber dari APBN.
“Belum (investasi belum ada yang terealisasi). Sekarang yang dikerjakan yang APBN semua,” ujar Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/5/2023).
Basuki menjelaskan, salah satu penyebab investasi di IKN belum terealisasi adalah teknis untuk pembelian tanah.
Antara lain mengenai bagaimana cara membeli tanah di IKN.
Sehingga, meski saat ini sudah ada rencana detail tata ruang (RDTR) yang sudah dibuat, tetap harus ada aturan teknis untuk membeli tanah.
“Bagaimana misalnya kalau ada yang membangun rumah sakit (RS) lima hektare.
Nah itu belinya bagaimana (tanah)?” ungkap Basuki.
“Makanya ada Badan Usaha Otorita. Itu yang selesaikan. Nah sekarang mereka sedang menyelesaikan SOP-nya,” papar dia.
Basuki menuturkan, aturan teknis soal pembelian tanah kemungkinan sudah ada di dalam peraturan pemerintah.
Hanya saja, tinggal pelaksanaan dilakukan di lapangan.
“Legalnya saya enggak tahu persis tapi dari segi peraturan pemerintah-nya sudah ada,” tambah Basuki.
